Imbas Kasus Masjid Imam Ahmad bin Hambali Lokasi Disterilkan Kurangi Konflik Sosial

0 95

Heibogor.com – Menindaklanjuti kembali menghangatnya kasus persoalan Masjid Imam Ahmad bin Hambali (MIAH) jajaran Forkopimda melakukan pertemuan rapat koordinasi dan konsultasi bersama pimpinan DPRD di gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (27/7/22).

Di hadapan awak media, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyampaikan, menyikapi persoalan Masjid Imam Ahmad bin Hambali (MIAH), mencermati dinamika di lapangan Forkopimda melihat ada potensi konflik sosial yang besar yang terjadi di sana.

Karena walaupun sudah ada keputusan inkrah dari PTUN terkait dengan izin mendirikan bangunan masjid, namun ada resistensi yang sangat besar tidak saja dari warga di sekitar tapi dari lokasi-lokasi yang lain. “Kami tidak masuk ke wilayah keputusan hukum terkait dengan pendirian masjid tetapi kami Forkopimda melihat dari potensi terjadinya konflik sosial,” kata Bima.

Dari itu, sambung Bima, Forkopimda mendasari langkah-langkahnya dari UU No.7 tahun 2012 mengenai penanganan konflik sosial. Forkopimda atas persetujuan DPRD menyepakati untuk menetapkan status konflik di lokasi tersebut. Sehingga Forkopimda bisa melakukan langkah-langkah yang terukur di sana untuk menghentikan semua kegiatan dan mengikhtiarkan terjadinya islah atau musyawarah untuk mufakat.

“Jadi, kami sepakat untuk menyatakan lokasi tersebut sebagai wilayah konflik dan ini diatur oleh UU tersebut. Kami akan menghentikan kegiatan yang ada di lokasi tersebut atas dasar UU No.7 tahun 2012 tadi demi ketertiban umum dan demi selesainya persoalan yang ada di sana,” terangnya.

Bima mengatakan, selain disterilkan, di lokasi tersebut juga akan dibangun tanggul untuk mengantisipaai terjadinya longsor yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa bagi warga di sekitar situ. Tidak saja akan mensterilkan lokasi tersebut tetapi juga akan melakukan intervensi fisik pembangunan tanggul yang ada di sana karena sangat rawan untuk terjadinya longsor yang bisa berpotensi mengakibatkan korban jiwa warga di sekitar situ.

“Jadi, ini adalah untuk keselamatan warga di sana. Sesegera mungkin kami akan turun ke sana untuk menghentikan aktivitas di sana dan memberi kesempatan kepada Dinas PUPR untuk melakukan perbaikan-perbaikan sambil tentunya kami mengupayakan mediasi dengan semua yang ada. Jadi, itu akan dijaga oleh kami. Tidak ada penyegelan, tidak ada aktivitas di situ kecuali aktifitas dari PUPR,” ucapnya.

Bima pun berharap persoalan ini selesai, warga bisa menerima, pihak MIAH juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan warga. “Kami mengundang secara terus menerus pihak MIAH untuk bisa berdialog. Sekarang pun terus kami buka komunikasi untuk mencari titik temu. Jadi, tengah-tengahnya adalah pada silaturahmi,” ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan, setelah DPRD mendapatkan surat dari Wali Kota Bogor terkait permohonan saran dan konsultasi terkait rencana penetapan status konflik sosial dalam masalah ini, pihaknya di DPRD menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan dan tadi juga dilakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pak wali kota bersama Forkopimda yang pada intinya adalah DPRD memberikan persetujuan kepada Wali Kota Bogor untuk melakukan langkah-langkah sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.7 tahun 2012 agar utamanya mencegah terjadinya konflik sosial bahkan juga konflik fisik.

“Selama upaya untuk mencegah konflik sosial dan konflik fisik itu, kita harapkan akan terjadi proses musyawarah dan mediasi yang kemudian kita harapkan terjadi islah antar masyarakat di wilayah terkait sehingga harapan kita adalah pembangunan masjid bisa berjalan sebagaimana peraturan yang berlaku di mana harapan kita masjid bisa dibangun bersama sama bisa dikelola dan dimanfaatkan bersama sama. Itu titik point yang dihasilkan dari rapat koordinasi tadi,” bebernya.

Pihaknya pun mempercayakan kepada wali kota bersama jajaran Forkopimda yang lain bahwa tentu dengan informasi yang ada di lapangan bisa menganalisa situasi serta langkah-langkah apa yang perlu dilakukan, yang penting tidak ada pecah konflik sosial dan konflik fisik. “Kita adakan satu jeda untuk mediasi dan musyawarah sehingga terjadi islah,” harapnya.

Di lokasi yang sama, Kapolresta Bogor Kota, Kombes. Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, dari jajaran TNI POLRI sejak masalah ini mulai kembali menghangat pihaknya telah membangun sistem peringatan dini.

“Sistem peringatan dini ini kami bangun di sana dengan menyiapkan pengamanan yang bersifat netral untuk tidak terjadi adanya kekerasan fisik bagi siapapun yang ada di lokasi. Sehingga penetapan status konflik sosial ini akan menjadi payung hukum kami dalam rangka melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya konflik sosial dan fisik,” kata Susatyo.

Ia meneruskan, bahwa status konflik sosial ini ujungnya adalah musyawarah dan mufakat bukan untuk menghentikan kegiatan pembangunan masjid tersebut tetapi adalah dalam rangka musyawarah dan mufakat sehingga tidak terjadi disinformasi bagi masyarakat.

Susatyo menambahkan, penetapan konflik sosial ini tentunya menjadi payung hukum bagi semua Forkopimda untuk melakukan langkah-langkah upaya-upaya konstruktif, upaya-upaya komprehensif dan ini bukan akhir justru ini adalah awal.

“90 hari ke depan kami akan berusaha untuk melakukan upaya-upaya rekonsilidasi bagi kedua belah pihak. Di lokasi nanti setiap hari akan terdapat 30 personil gabungan dari TNI-POLRI, Dishub, Satpol PP semua kami bersiaga. Karena itu sifatnya bisa tiba-tiba sifatnya bisa kontinjensi,” pungkasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.