BPK Temukan Ada Kelebihan Bayar Kontraktor untuk Pembangunan Perpustakaan Daerah dan Alun-alun Kota Bogor

0 99

Heibogor.com – Terkait adanya temuan kelebihan pembayaran pada proyek pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor 2021 dan proyek pembangunan Alun-Alun Kota Bogor 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor 2021, Wali Kota Bogor, Bima Arya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kelebihan bayar kepada kontraktor segera menindaklanjutinya. Dirinya juga akan meminta laporan ke inspektorat perihal hal itu.

Diketahui pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor 2021 kelebihan pembayaran senilai Rp600 juta dan proyek pembangunan Alun-Alun Kota Bogor 2021 senilai Rp416 juta.

“Kelebihan pembayaran akan kami tindaklanjuti dan evaluasi segera. Nanti inspektorat yang akan melakukan itu dan saya akan ingatkan lagi dinas-dinasnya,” ungkap Bima, Selasa (26/7/22) siang.

Usai mengecek progres pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor, Bima mengatakan, perpustakaan ini progresnya sudah 28 persen defiasinya positif 75 persen jadi lebih cepat pekerjaannya dan sebagian besar persentase pengerjaan nanti ada di funiturenya.

“Jadi, ada funiturenya akan masuk. Sejauh ini, on the track dan saya akan evaluasi penggunaan di lantai 2 dan 3 yang itu direncanakan untuk command center tadinya. Tapi akan dikaji kembali sambil menunggu juga konfirmasi dari provinsi untuk pendanaan command centernya. Apakah tetap ataukah ada peruntukan-peruntukan lain. Itu akan dievaluasi,” ujarnya.

Bima pun meminta Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (KaDiarpus) untuk fokus pada penambahan buku-buku dan kemudian bagaimana menghidupkannya dengan berbagi kegiatan. “Sekarang ini, Diarpus ada 40 ribu buku. Nanti akan pindah di sini semua. Saya minta sampai pembukaan terus dimaksimalkan penambahan buku konten buku-buku dari berbagai pihak dan di sini nanti juga akan diadakan berbagai macam kegiatan ada untuk anak-anak baca, untuk launching buku, kajian, diskusi, ada kelas-kelas bisa di sini. Ini pusat kegiatan belajarlah di sini. Insya Allah ini akan selesai tanggal 18 November. Jadi, sejauh ini semuanya on the track dan tidak ada masalah,” terang Bima.

Sementara itu, KaDiarpus Kota Bogor, Agung Prihanto mengatakan, persoalan kelebihan pembayaran ini menjadi catatan pihaknya. Untuk itu, pihaknya akan terus memonitor proses pengembalian yang dilakukan kontraktor hingga waktu yang sudah ditentukan.

“Temuan BPK terkait revitalisasi pembangunan gedung perpustakaan. Pengembalian saja, bukan karena telat atau penalti. Sudah kami tindak lanjuti dan sampaikan ke operator. Alhamdulillah kemarin itu per 20 Juli 2022 mulai dicicil Rp100 juta. Total yang harus dikembalikan Rp600 jutaan. Ini jadi bahan evaluasi kami, harus optimis bisa dikembalikan. Batas waktu sampai akhir tahun,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperum­kim) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, membenarkan temuan tersebut. Berdasarkan hasil temuan BPK ada kelebihan pembayaran senilai Rp416 juta. “Iya benar. Sudah kami laporkan ke pelaksana kegiatan atas temuan itu,” kata Esti kepada wartawan.

Esti membeberkan, setelah dilakukan pelaporan, pelaksana kegiatan awalnya meminta diberikan tenggat waktu hingga akhir tahun untuk melunasi kelebihan pembayaran ini. Pihaknya meminta pelaksana kegiatan menyelesaikan dengan waktu yang lebih cepat. “Ya, kami minta September 2022 harus selesai. Mereka juga sudah menyanggupinya. Itu sudah tertuang dalam surat pernya­taan dari mereka, (suratnya-red) bermaterai,” beber Esti.

Setelah adanya hal ini, Esti bakal menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi ke depannya. “Ya, ini jadi bahan evaluasi kami sebagai pengguna anggaran untuk memonitor terkait hal-hal itu,” terangnya. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, angkat suara terkait temuan BPK. Dedie meminta kontraktor proyek pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor 2021 dapat mengembalikan uang ke kas Pemkot Bogor sebelum akhir 2022.

“Kalau bisa sebelum evaluasi sudah dibayar, sebelum akhir tahun 2022, pokoknya secepatnya. Tapi kami juga melihat kemampuan keuangan mereka. Yang penting tinggal niat baik dan tidak ada masalah,” ucap Dedie..

Berdasarkan keterangan pelaksana atau kontraktor, sambungnya,  pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor, uang yang mereka sudah terima itu dinilai sepadan dengan hasil produksi atau pekerjaan yang sudah mereka hasilkan. “Akan tetapi, kemudian ada temuan dari BPK yang katanya ada kekurangan volume, dimensi dan sebagainya, itu tentu harus dikonfirmasikan ulang ke kontraktor,” ungkap Dedie.

Dedie memaparkan, bahwa proyek pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor ini volumenya cukup besar. Sehingga mereka bisa berasumsi semuanya salah atau ada sebagian yang salah. “Ya, pada intinya orang-orang teknis dan pemborong sudah mengerti, jadi tidak ada keraguan, kecuali korupsi tidak ada toleransi dan kejadian seperti ini, sudah banyak dan lumrah, kan ada penghitungan,” tandasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.