Ketua DPRD Kota Bogor Soroti Lelang Proyek Pedestrian Akhir Tahun Pemkot

0 44

Heibogor – DPRD Kota Bogor mengkritisi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor lantaran melakukan lelang proyek pekerjaan fisik jelang akhir tahun. Di mana hal ini malah terkesan dipaksakan. Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bakal membangun kembali pedestrian di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Rencananya, disepanjang jalur tersebut akan dibangun trotoar dan jalur sepeda di sepanjang sisi jalan dari arah Air Mancur hingga Denpom III/1 Bogor. Saat ini, proyek pembangunan infrastruktur tersebut masih dalam proses lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor. Sedangkan kegiatan yang memiliki pagu anggaran senilai Rp5 miliar itu saat ini sudah memiliki pemenang dan dalam proses masa sanggah.

“Ada jalur sepeda, hanya di sisi kiri saja. Dari arah Air Mancur sampai Denpom. Lebih dari 1 KM. Terintegrasi ke pedestrian SSA,” ungkap Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Chusnul Rozaqi.

Kedepan, sambung Chusnul, akan ada pelebaran jalan di Jalan Jenderal Sudirman untuk mensukseskan proyek pembangunan ini. Meski demikian, lajur kendaraan tidak akan berdampak signifikan terhadap proyek pembangunan trotoar dan jalur sepeda ini. “Ada pelebaran jalan, kurang lebih 1,5 meter. Tapi jalan masih tetap 4 lajur dan cukup. Konsepnya ga jauh beda sama kaya yang di SSA. Jalurnya warna hijau, seperti yang di jalan Juanda sampai SMAN 1,” ucap dia.

Sementara, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai, Pemkot terlalu gegabah karena terlalu berani melakukan pekerjaan fisik dengan waktu yang relatif sempit di akhir tahun 2021. Menurutnya, proses lelang yang dilakukan di akhir tahun memiliki risiko bagi kontraktor pelaksana yang sangat tinggi yaitu tidak tepat waktu dalam proses penyelesaiannya.

“Ini pekerjaan yang sangat riskan di mana sisa waktu satu setengah bulan lagi. Kemudian baru masa sanggah, belum mulai pekerjaan, maka akan banyak hal yang akan dikorbankan,” kata Atang, Selasa (9/11/21).

Padahal, lanjut Atang, alokasi anggaran untuk pekerjaan pedestrian yang memiliki panjang sekitar 1 kilometer itu memiliki pagu anggaran Rp5 miliar. Ada beberapa catatan yang disampaikan politisi PKS itu. Pertama, dari sisi kualitas. Kedua, masalah keamanan administrasi. Ketiga, pengawasan baik dari masyarakat atau DPRD akan mengalami permasalahan karena terburu-burunya pekerjaan.

Atang meminta, tata kelola manejemen pemerintah harus diperbaiki pada tahun mendatang karena seluruh program yang akan dilaksanakan itu, sebenarnya sudah diketahui enam bulan sebelum tahun berjalan.

“Seperti hari ini, masing-masing SKPD sudah tahu masing-masing kegiatan sejak September yang lalu dan 30 November sudah diketok (Paripurna). Artinya ada dua bulan untuk SKPD menyiapkan admistrasi dan lain sebagainya. Seharusnya ini semua bisa dilakukan di awal tahun. Ingat, Kota Bogor ini punya curah hujan yang tinggi dan ini bisa terjadi di bulan November hingga Januari. Ini juga perlu diawasi,” kata Atang.

Dirinya mengaku, sudah menyampaikan untuk menguatkan kembali pengawasan masing-masing Komisi DPRD kepada semua pekerjaan yang dilakukan mitra kerja mereka. Terutama terkait pembangunan yang ada di Komisi III DPRD. “Sejak awal sudah kami sampaikan bahwa pemerintah jangan terbiasa untuk melakukan semua pekerjaan di dalam semester terakhir atau di triwulan terakhir. Karena kita tidak bisa memastikan kejadian alam. Kejadian macam itu, sangat rentan terjadinya kegagalan atau tertundanya pekerjaan,” ungkapnya.

Atang menilai, banyaknya proyek fisik yang sedang dibangun jelang pergantian tahun tersebut menunjukkan manejemen tata kelola pemerintahan yang tidak baik.
“Jadi, kalau tata kelola pemerintahan tertata dengan baik pekerjaan dapat terdistribusi merata di semua tempat,” ucapnya.

Meski demikian, DPRD auto kritik dengan lembaganya sendiri. Dirinya mengakui jika banyak pekerjaan yang tengah digarap wakil rakyat itu juga belum selesai sepenuhnya. “Ada sekian Raperda yang harus dibahas DPRD, sekian regulasi yang harus diselesaikan, sekian fungsi pengawasan yang harus dikerjakan, sekian pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Tapi alhamdulillah dari hasil pemantauan kami Insya Allah, bisa berlangsung dengan baik. Hanya memang 1-2 terkendala karena akibat kebijakan PPKM darurat,” tukasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.