Sekolah Diminta Putus Rantai dengan Alumni, Satgas Pelajar Aktif Patroli dan Awasi Kerumunan Pelajar

Imbas Meninggalnya Pelajar SMAN 7 Bogor

0 124

Heibogor.com – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan mencatat ada beberapa point yang menjadi penyebab permasalahan terjadinya kenakalan pelajar yang belum lama ini terjadi hingga menyebabkan kematian.

Masukan tersebut didapat dari hasil rapat anggota dewan Komisi IV DPRD Kota Bogor, bersama dengan dinas pendidikan, kepala sekolah, KCD, pengurus wilayah RW, kecamatan dan kelurahan serta unsur keamanan dari satgas pelajar dan Satpol PP di ruang rapat Komisi IV pada Selasa (12/10/21) sore kemarin.

“Kita fokus di wilayah lokasi TKP. Makanya kita undang juga pengurus wilayah RW setempat. Banyak masukan dari semua pihak yang kita dengar dan kita catat seperti kurangnya pengawasan di Taman Palupuh. Tidak ada petugas park ranger di sana. Kemudian ada juga penjual minuman keras yang dulu sempat ditutup oleh wali kota tapi sekarang buka lagi berdasarkan laporan warga dan pengurus setempat. Dari itu, setelah rapat ini, kita minta Satpol PP untuk ambil langkah tindakan tidak usah peringatan lagi karena sudah sempat ditutup,” kata Mohan panggilan akrabnya.

Politisi dari fraksi partai Gerindra ini melanjutkan, di sisi pengawasan dari satgas pelajar juga perlu ada dukungan maksimal dari pemerintah Kota Bogor, dan pemerintah provinsi Jawa Barat juga tidak boleh tutup mata karena sebagian besar permasalahan itu ada di tingkat SMA/SMK yang mana itu menjadi tanggungjawab dari provinsi Jawa Barat.

“Tadi kita tekankan kepada KCD supaya ada kontribusi dan peran serta dari pemerintah provinsi untuk memperhatikan dan memperkuat satgas pelajar yang ada di Kota Bogor. Karena satgas pelajar jumlahnya sangat terbatas hanya 20 orang di lapangan yang menaungi satu Kota Bogor. Mereka mengatakan kesulitan apalagi mereka tidak ditunjang dengan anggaran. Makanya kita minta KCD turut serta membantu dan menguatkan satgas pelajar itu,” tandasnya.

Kemudian ia meneruskan, untuk sekolah yang terlibat permasalahan kemarin, dalam rapat tadi kepala sekolahnya juga hadir, SMA Negeri 7 memang belum dilaksanakan PTM Terbatas dan belum jadwalnya. Tapi akhirnya dicabut dulu untuk tidak dijadwalkan oleh KCD. Lalu SMA Negeri 6 PTM Terbatasnya sudah berjalan tapi sekarang dicabut. Lalu ada sekolah YPHB di mana ada siswanya yang turut serta di kejadian itu. Pihak yayasan dan KCD sudah berkomunikasi secara intens. Dari situ ada kebijakan di mana YPHB tetap dapat melaksanakan PTM Terbatas tapi siswanya tidak menggunakan seragam dan itupun harus dengan izin orangtua.

“Dalam rapat ini, kita ingin minta update isu-isu terkait kenakalan siswa sekolah yang berujung pada kematian. Maka dari itu, kita kumpulkan semua pihak terkait maksudnya kan ini sudah berulang-ulang inginnya kita ini yang terakhir. Kita ingin dengar langkah-langkah antisipasi dari masing-masing pihak sebelum nanti PTM dilakukan secara normal kembali,” ungkap ketua DPC Gardu Prabowo Kota Bogor ini.

Kesimpulan resume dari rapat, pointnya sambung Mohan, ada tempat berkumpul, ada penjual minuman keras, taman yang pengawasannya kurang di mana taman tempat kejadian kemarin tidak ada park ranger yang standby, kemudian satgas pelajar yang jumlahnya terbatas. Masukan penting lainnya bagaimana sekolah memutus rantai dengan alumni karena salah satu penyebab permasalahannya juga ada dari situ.

“Ternyata ada alumni-alumni yang menetapkan iuran kepada anak yang ikut tawuran sebesar Rp2 ribu per siswa. Yang tidak ikut tawuran Rp10 ribu per siswa. Uang itu, digunakan untuk pengobatan, beli alat dan sebagainya. Makanya tadi kita sampaikan perlu ada integrasi dari kepolisian, Satpol PP, satgas pelajar. Kemudian harus ada semacam hotline yang disebarkan dari kecamatan ke kelurahan sampai ke RT RW sehingga begitu melihat ada potensi terjadi tawuran pelajar langsung nyambung ke para petugas patroli di lapangan,” ucapnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.