PKL Blok B Minta Kelonggaran Waktu Relokasi ke Kios PPJ

0 83

Heibogor.com – Sebanyak 20 orang perwakilan dari pedagang kaki lima (PKL) Blok B II Pasar Kebon Kembang dan Badan Advokasi Marhaen (BAM) GMNI Kota Bogor menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat di gedung DPRD Kota Bogor pada Selasa (14/9/21) terkait rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pihak Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ).

Perwakilan dari GMNI Kota Bogor, Robi Darwis mengungkapkan, kepada para wakil rakyat bahwa aksi yang dilakukan oleh para pedagang merupakan yang ketiga kalinya. Aksi ini, dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan relokasi yang akan dilakukan kepada para PKL.

“Kami tidak dapat setuju kepada kebijakan penertiban yang dilakukan tanpa landasan hukum. Dimana menurut kami Perumda PPJ telah melanggar Perda nomor 18 tahun 2019 tentang pembentukan Perumda PPJ, karena tidak melakukan pembinaan dan peringatan terlebih dahulu,” katanya.

Sementara, salah seorang perwakilan pedagang Uni Eli meminta agar diberikan tenggat waktu sebelum dilakukannya relokasi. Karena menurutnya, di kondisi seperti ini, tidak memungkinkan untuk para PKL mengisi kios yang sudah disediakan oleh Perumda PPJ, mengingat biaya sewa yang cukup tinggi bagi para PKL.

“Kami bukannya tidak mau direlokasi, tapi kami minta waktu dulu. Kami kan tidak mungkin bisa membiayai kios karena biayanya tinggi. Tolong kami bapak ibu dewan,” ujarnya.

Menjawab aspirasi dari para PKL, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan mengaku akan menindaklanjuti dengan menampung informasi dari PKL, pedagang eksisting di lokasi relokasi dan pihak Perumda PPJ.

“Saya dan rekan-rekan komisi 1 akan menampung semua informasi baik dari pegangan PKL murni, pedagang eksisting di tempat relokasi dan juga PD PPJ. Data ini harus terkumpul dulu dan jelas serta akurat tanpa dipengaruhi pihak manapun. Jika data ini akurat, maka kebijakan dan solusi yang tepat pun bisa diambil,” kata Anita, Rabu (15/9/21).

Dengan tegas Anita menyatakan, berada di sisi rakyat dan akan membela 100 persen jika memang para PKL ini tidak bersalah. Di sisi lain, menurut Anita, sebagai lembaga yang melahirkan peraturan untuk ditegakkan dan dijalankan, DPRD juga harus tetap menjaga agar Kota Bogor lebih baik. Bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok.

“Saya akan memeriksa kebenaran siapa yang melanggar di sini. Jika memang PD PPJ melanggar sementara masyarakat terzolimi, maka kami akan menjalankan fungsi pengawasan kami. Namun, jika PKL yang melanggar, maka tentunya kami tidak akan berdiri melawan hukum untuk membela PKL itu.

Anita yang sebelumnya tergabung di Komisi II DPRD Kota Bogor mempertanyakan terkait jumlah PKL yang sebenar-benarnya. Padahal sebelumnya diketahui PKL di depan Blok B II Pasar Kebon Kembang berjumlah 9 orang. Namun, karena ada limpahan dari Blok F bertambah 12 orang menjadi 21 orang. “Nah sekarang kenapa menjadi 34 orang. Saya minta data para PKL juga agar bisa kita pastikan kebenarannya,” tegas Anita.

Sekretaris Komisi I, Atty Soemadikarya menambahkan, jika ada yang bermain-main dengan mendatangkan PKL dan memungut uang, itu adalah tindakan yang mencoreng dan jelas melanggar perda. Namun, ia ingin aduan dari PKL ini diperkuat dengan bukti-bukti yang ada. Agar nantinya laporan yang akan disampaikan ke pimpinan DPRD dan Wali Kota Bogor bisa lengkap.

“Jika ada oknumnya akan kami cari. Jadi ini yang 34 di data dulu, kalau kami sampai mengetahui siapa yang ada dibelakangnya ini akan kami tindak tegas. Jika PKL atau masyarakat tidak melanggar perda maka saya akan pasang badan. Sekarang, kami akan membuat rekomendasi yang akan kami laporkan kepada pimpinan DPRD dan Wali Kota Bogor,” tegas Atty.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.