Tarif Batasan Pelanggan Tirta Pakuan Bantu Subsidi untuk Warga Tak Mampu

Pengesahan Raperda Pelayanan Air Minum

0 85

Heibogor.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan resmi disahkan dalam rapat Paripurna yang digelar Selasa (29/6/21) di Ruang Utama Paripurna DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Tanah Sareal, Kota Bogor.

Sebelum disahkan, Raperda tersebut dibacakan oleh anggota DPRD Kota Bogor Safrudin Bima. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun berharap dengan disahkannya Raperda Pelayanan Air Minum yang berisikan tentang adanya subsidi bagi warga tidak mampu dan objek sosial lainnya, maka pelayanan Perumda Tirta Pakuan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat secara maksimal.

“Kami ingin mendorong Perumda Tirta Pakuan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Termasuk melihat adanya warga dan objek sosial tertentu yang perlu dilakukan intervensi dan proteksi sehingga mampu menjangkau semua layanan Perumda Tirta Pakuan ini. Jadi itu intinya,” kata pria yang akrab disapa SB itu.

SB pun menegaskan dengan adanya subsidi ini semangatnya adalah ingin meningkatkan fungsi pelayanan sosial dari Perumda Tirta Pakuan. Tak hanya itu, ia juga ingin adanya kepastian bagi pelanggan dalam mendapatkan hak dan kewajibannya.

Sebab menurutnya Perumda Tirta Pakuan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bogor yang sudah dinyatakan sehat dan selalu memberikan keuntungan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Kita yakin Perumda Tirta Pakuan akan mampu membawa perusahaan tetap bertahan, tetapi disisi lain kita tidak mau kehilangan peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu masyarakat. Memang kita tidak mengesampingkan profit tapi aspek sosialnya kita harapkan dijangkau oleh Perumda Tirta Pakuan,” jelasnya.

Terpisah, Anggota Pansus Raperda Pelayanan Air Minum, Rusli Prihatevy mengatakan pembentukan Perda ini sudah sesuai dengan ini selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

“Jadi bahwa penetapan tarif air minum dilakukan oleh kepala daerah dengan pedoman Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah yang ditetapkan gubernur, serta usulan tarif oleh direksi disampaikan kepada kepala daerah melalui proses evaluasi dewan pengawas dan telah dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi,” imbuhnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.