Yenny Wahid Dukung Langkah Pemkot Bogor Berikan Hak Ibadah Jemaat GKI

0 63

Heibogor.com – Putri kedua dari Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid mengapresiasi upaya Pemkot Bogor yang memberikan pemenuhan hak-hak mendasar bagi warganya untuk bisa beribadah, dalam hal ini bagi jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI).

“Saya melihat, yang saya apresiasi di sini adanya kegigihan dari Pak Bima Arya dalam mencoba merangkul semua pihak yang terlibat. Mendengarkan semua pihak, mendengarkan semua aktor, semua stakeholder coba didengar suaranya, dan kemudian sampai di titik ini, pada saat ini, di mana hak warga diberikan untuk beribadah. Saya rasa itu harus kita apresiasi, tidak mudah melakukan proses politik panjang seperti itu,” ujar Yenny saat bertemu Wali Kota Bogor, Bima Arya yang bersilaturahmi ke Griya Gus Dur, Jakarta, Kamis (16/6/21).

Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti tentang keberagaman, demokrasi, termasuk perkembangan penyelesaian polemik rumah ibadah GKI di Kota Bogor. “Kita apresiasi bahwa tentunya Pemkot Bogor menempuh berbagai negosiasi alot sekali melibatkan berbagai macam pihak, semua aktor didekati satu-satu, cari titik temu, yang ini maunya apa, yang itu maunya apa dan akhirnya kemudian para aktor tersebut bersepakat bahwa yang paling penting bisa beribadah,” ungkap Yenny dalam keterangannya kepada media.

Menurutnya, polemik GKI Yasmin banyak dimensinya. Ada dimensi hukum, ada dimensi konstitusi, kebebasan beribadah, dan ada dimensi sosial yang ikut menjadi bagian dari dinamika pada saat itu. “Sehingga setiap kepala daerah pasti harus mendengar aspirasi dari berbagai macam stakeholder atau pemangku kepentingan,” katanya.

Ia menambahkan, ketika kemudian terjadi kendala-kendala dalam prosesnya, jangan sampai kendala tersebut menghalangi hak mereka untuk mendapatkan pemenuhan haknya. “Ini yang sebetulnya kita advokasi. Tetapi 15 tahun berlalu tidak ada titik temu, tentu melelahkan sekali. Yang paling penting adalah apa sih kemauan para jemaat di daerah tersebut. Karena mereka yang memiliki kepentingan langsung. Hingga pada akhirnya para stakeholder bersepakat. Yang paling utama bagi kami adalah punya rumah ibadah. Ini yang kami apresiasi,” jelas Yenny.

Terkait adanya persoalan internal di GKI, kata Yenny, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa atau persoalan. “Artinya kebebasan setiap orang untuk mendapatkan rumah ibadahnya di tempat yang diinginkan, apabila dimungkinkan secara hukum dan secara sosial, kultural tentu harus kita jamin. Dan yang seharusnya ini yang menjadi pegangan kita semua bahwa apapun yang terjadi di negara kita kalau ada keberatan atau ada sesuatu yang bertentangan dengan aspirasi kita, maka ada jalur hukum,” terang Yenny.

“Jadi, selama jalur hukumnya masih terbuka untuk melakukan keberatan dan lain sebagainya, maka disitu hak masyarakat tetap terjamin untuk mendapatkan apapun yang menjadi tuntutan mereka. Di sisi lain ada juga hak masyarakat untuk mendapatkan rumah ibadah, inilah yang difasilitasi oleh Pemkot Bogor, dan inilah yang kami apresiasi. Saya rasa tidak ada masalah, semua boleh berjalan beriringan. Yang paling penting tidak boleh ada warga negara yang tidak punya tempat ibadah di negara kita di manapun mereka berada,” bebernya.

Lebih jauh Yenny menjelaskan, isu semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Dengan menguatnya politik identitas, salah satunya politik identitas berdasarkan agama, maka dinamika atau gejolak semacam ini banyak terjadi di banyak negara.

“Contohnya di Amerika. Kalau di Amerika yang susah dibangun itu masjid. Kerap terjadi penolakan juga. Jadi ini memang isu yang sangat dinamis dan ada pihak-pihak yang juga ingin mempolitisir, ada pihak-pihak yang punya kepentingan tertentu, kita ini sebagai bangsa, sebagai masyarakat harus pintar-pintar dan jernih melihat persoalan sehingga apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi prinsip utama, yaitu pemenuhan hak warga untuk bisa beribadah bisa tetap diberikan,” kata dia.

Yenny berharap, bahwa tindakan Bima Arya ini menjadi momentum bagi kita semua sebagai bangsa untuk menguatkan toleransi di negara kita. “Bahwa pengalaman Gereja Yasmin yang begitu melelahkan, 15 tahun konflik, 15 tahun tidak ada solusi, biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwa konflik berbasis itu hanya membawa kesusahan, membawa kesengsaraan, membawa kepedihan saja,” terang Yenny.

“Jadi mari kita cari solusi saja kalau ada masalah apapun, jangan kedepankan ego masing-masing. Tentu ini masih ada kelompok keras. Ini maunya begini, ini maunya begitu. Kelompok moderat saya harap bersuara, inginnya apa, saya rasa lebih banyak kelompok moderat yang menginginkan agar mereka bisa beribadah dengan tenang, bisa lancar tidak ada demo, itu yang saya rasa lebih diinginkan oleh masyarakat. Ini coba kita penuhi dulu, baru permasalah lainnya kita selesaikan secara hukum. Saya rasa semangatnya seperti itu,” tandasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.