Strategi dan Kinerja BPR Bank Kota Bogor Bertahan di Masa Pandemi

0 116

Heibogor.com – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Bogor menjadi lokasi kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Pandeglang yang dinilai tetap bertahan di masa pandemi dan berinovasi serta menjalankan strategi berkesinambungan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Kunjungan  Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang ke kantor Perumda BPR Bank Kota Bogor di Jalan RE. Martadinata, Ciwaringin, Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Jumat (21/5/21) lalu diterima oleh Direktur Utama (Dirut) BPR Bank Kota Bogor, Ibrahim.

Ibrahim menuturkan, kunjungan kerja anggota komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang itu, diawali dengan memperkenalkan tentang profil BPR Bank Kota Bogor yang telah berdiri sejak 1975 yang mulanya bernama PD. BPR Bank Pasar Kota Bogor, kemudian bertransformasi pada tahun 2017 menjadi Perumda BPR Bank Kota Bogor di karenakan harus menyesuaikan PP No. 54 tentang BUMD, Permendagri No.94 tahun 2017 tentang pegelolaan BPR Daerah, dan Permendagri No.37 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas/komisaris dan direksi.

Dari itu, BPR Bank Kota Bogor di haruskan menyesuaikan dengan perubahan Perda No.9 Tahun 2020 tentang pengelolaan BPR milik daerah. Ibrahim juga menjelaskan tentang struktur di BPR Bank Kota Bogor, susunan kepemilikan di dalam struktur organisasi, para direktur kepatuhan dilanjutkan dengan menjelaskan kondisi BPR Bank Kota Bogor yang saat ini hanya ada dua direksi dikarenakan posisi direktur opersional yang kosong sejak tanggal 1 Mei 2021 dan saat ini masih dalam tahap seleksi oleh panitia seleksi untuk calon direktur operasional dan calon anggota dewan pengawas. “Terkait proses seleksi calon direktur operasional dan calon anggota dewan pengawas Bank Kota Bogor, dilaksanakan oleh panitia seleksi dari bagian perekonomian dan asisten daerah Kota Bogor,” jelasnya.

Ibrahim memaparkan, komposisi usaha Bank Kota Bogor memiliki satu kantor pusat, tiga kantor kas, satu mobil keliling, dan empat mesin ATM cardless. Sejak tahun 1975 sampai tahun 2015 modal usaha sebesar Rp5 M dan saat ini sudah menjadi Rp54 M. “Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah 10 kali memperoleh penghargaan Infobank Award. Penilaian kinerja bank khususnya BPR ini dilakukan setiap tahun oleh Riset Infobank. Dalam kategori tersebut Perumda BPR Bank Kota Bogor menduduki peringkat ke 4 dari total 10 BPR milik Pemda dan menduduki peringkat pertama se-Jawa Barat,” ucapnya.

Usai mendengar perkenalan dan penjelasan dari Direktur Utama Perumda BPR Bank Kota Bogor, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang, Agus Sopiyan memperkenalkan diri dan para anggota yang ikut hadir dalam kunjungan kerja tersebut. Dalam sesi tersebut, Agus menyampaikan beberapa pertanyaan kepada BPR Bank Kota Bogor, tentang bagaimana strategi BPR Bank Kota Bogor di kondisi pandemi Covid-19 dalam keadaan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh? Kemudian bagaimana tindakan pemerintah Kota Bogor dalam menangani masalah pandemi saat ini, dan support apa yang diberikan pemerintah? Menjawab pertanyaan tersebut, Ibrahim menjelaskan, dari sisi regulasi, adanya POJK No.11 tahun 2020 tentang relaksasi kredit, BPR sudah melakukan Rp.1,7 M relaksasi kredit dengan 103 debitur, antara lain debitur swasta dan UMKM dengan grace periode 1-3 tahun.

Dalam kondisi Covid-19 seperti saat ini, BPR milik pemerintah daerah diuntungkan karena pengaruh pandemi Covid-19 ini tidak terlalu berpengaruh besar di karenakan 80 persen nasabah BPR Bank Kota Bogor adalah PNS yang di mana penghasilan PNS tersebut tidak terjadi pengurangan. “Tetap berusaha mengembangkan pelayanan sesuai perkembangan zaman yang mengandalkan teknologi untuk mempermudah nasabah dalam menjalankan transaksi. Termasuk memberikan reward bagi petugas AO yang berhasil membuat kredit hapus buku lunas, dengan memberikan insentif 10 persen dari nilai pelunasan,” terangnya.

Agus lanjut bertanya, apakah pernah melakukan penyitaan barang jaminan? Ibrahim mengatakan, belum pernah, dikarenakan membutuhkan proses yang cukup panjang dan terdaftar dalam kantor pelayanan kekayaan negeri dan lelang (PKNL). Lalu bagaimana cara penagihan kredit macet? Sambung Agus, BPR kata Ibrahim memiliki satu bagian yang bernama penagihan kredit dan pembinaan nasabah (PKPN), satu bagian tersebut khusus menangani kredit bermasalah. Melakukan pemantauan dari mulai cair dipantau peruntukannya apakah sesuai dengan tujuan kredit. Lanjut Agus bertanya, jika BPR kelebihan Kas, apa yang dilakukan selain menyalurkan dananya untuk kredit? “Menetapkan dana pada ABA (antar bank aktiva), karena bunga yang cenderung lebih besar sehingga lebih menguntungkan,” jawab ibrahim.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.