Tirta Pakuan Masih Bahas Pemutusan dan Tagihan Air Pelanggan yang Telat Bayar

0 76

Heibogor.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, bersama forum komunikasi pelanggan pada Rabu (3/3/21). Hadir pula dalam rapat dengar pendapat (RDP) ini, Dirum Perumda Tirta Pakuan, Revelino Rizki didamping Dirtek Ardhani Yusuf.

Usai rapat, Dirum Perumda Tirta Pakuan, Revelino Rizki menyampaikan, pihaknya mendapat beberapa masukan dari masyarakat dalam RDP tersebut seperti di antaranya yang berkaitan dengan fungsi sosial kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19, di samping fungsi ekonomi atau PAD kepada Pemerintah Kota Bogor.

Selain itu, ada pula pasal yang diperdebatkan antara Pasal 25 dan 42. Kedua pasal itu, kata Revelino, berbeda di mana Pasal 25 tentang pembacaan meter, sedangkan Pasal 42 tentang pemutusan rekening tagihan apabila tidak membayar selama dua bulan.

“Terkait tarif tidak dibahas hanya mengenai biaya beban tetap yang memang sesuai Permendagri 71/2016,” kata Revelino.

Rivelino juga menjelaskan, pihaknya pasti akan melakukan pembahasan kembali bersama Pansus setelah dibahasnya pasal per pasal di raperda tersebut. “Iya masih butuh pembahasan lagi,” tandasnya.

Sementara, Ketua Pansus, Laniasari mengungkapkan, pihaknya cukup banyak mendapat masukan yang disampaikan peserta rapat. Masukan itu nantinya akan menjadi bahan pembahasan di internal Pansus.

“Hari ini, cukup banyak masukan yang disampaikan masyarakat terkait poin sosial. Kemudian tentang perluasan jaringan pelayanan air minum karena itu bagian untuk capaian RPJMN 2024,” kata Lania usai RDP.

Masih kata Lania, mayoritas masukan mengenai perbedaan tarif di kawasan yang sama seperti jumlah keluarga sama tetapi berbeda tarif yang dibebankan dalam rekening tagihan air. Di samping itu, ada juga kebutuhan air di wilayah yang belum tercakup layanan Perumda Tirta Pakuan.

“Raperda ini dibuat guna penyesuaian dengan Perda 2/2014 dan Permendagri 71/2016. Mengingat sudah ada perubahan badan hukum dari PDAM menjadi Perumda. Untuk pasal per pasal nanti akan dibahas di internal Pansus termasuk dengan bagian hukum, Perumda Tirta Pakuan dan dibantu oleh staf ahli,” jelas Politisi PDI Perjuangan itu.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.