PSBMK Diperpanjang hingga 25 Januari 2021

0 53

Heibogor.com – Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar Berbasis Mikro dan Komunitas (PSBMK) di Kota Bogor diperpanjang hingga 25 Januari 2020.

“PSBMK diperpanjang sampai 25 Januari. Kami menyesuaikan dengan pemerintah pusat yang memberlakukan PSBB ketat se-Jawa Bali,” ucap Wali Kota Bogor, Bima Arya, Minggu (10/1/21).

Bima mengatakan, peraturan yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat nanti yakni pembatasan kerja atau WFH sebesar 75 persen, jam operasional tempat usaha seperti mal hanya sampai pukul 19.00 WIB dan pembatasan kapasitas rumah makan dan restoran 25 persen.

“Menko meminta agar kepala daerah memperketat lagi semuanya. Jadi, PSBB tanggal 11 Januari diperketat lagi. Nah ini, kami sudah sosialisasikan terus sehingga di 11 Januari akan siap dijalankan. Ini kan berlakunya se-Jawa dan Bali. Bukan hanya DKI,” terangnya.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menambahkan, dari penjelasan umum tentang PPKM  jelas adanya pelarangan pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya. Artinya ada urgensi yang menginginkan tidak terjadi potensi kerumunan atau kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah besar.

“Ditambah dengan larangan kapasitas ruang di unit usaha yang hanya maksimal 25% serta WFH 75%. Data-data yang diolah menunjukkan tingkat bahaya tinggi dan bisa mengarah pada kondisi darurat karena tenaga kesehatan dan RS tidak mampu lagi menampung pasien,” ungkapnya.

Dedie menjelaskan, untuk Kota Bogor, dalam SK PSBMK keenam jelas mendukung langkah Pemerintah Pusat menekan laju penularan virus dan meminta masyarakat mematuhi arahan agar semua terhindar dari kebijakan yang lebih ketat.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor, Alma Wiranta menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.0801-2 tentang Perpanjangan ke 16 PSBB Berbasis Mikro dan Komunitas dan Surat Edaran Wali Kota Bogor Nomor 440/111-Huk.HAM tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan, kedua surat tersebut ditandatangani Wali Kota Bima Arya tanggal 8 Januari 2021. Khusus SE pemberlakuannya dimulai tanggal 11 sampai 25 Januari 2021.

Surat edaran yang dikeluarkan tersebut sebagai tindaklanjut kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang sangat signifikan peningkatannya untuk wilayah Jawa dan Bali, sedangkan perpanjangan PSBMK adalah strategi penanganan Covid-19 Kota Bogor untuk monitoring serta evaluasi pelaksanaannya.

“Pemerintah Kota Bogor, TNI/Polri bersama seluruh komponen instansi yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Kota Bogor akan melakukan pengawasan ketat dan memberlakukan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan kategori 5M, melalui instrument Perwali Nomor 107 Tahun 2020 yang setiap waktu dapat diakses melalui Pos Pencegahan Terpadu Covid-19 di Sekretariat Satgas Covid-19 Kota Bogor,” pungkasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.