Perbuatan Segel Semena-mena Masuk Kategori Perbuatan Pidana

Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Kencana

0 66

Heibogor.com – Menanggapi sengketa tanah kantor Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang disegel oleh orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah hingga menyebabkan pelayanan kelurahan menjadi terhambat, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menuturkan, tim kuasa hukum Pemerintah Kota Bogor masih mempelajari gugatan perkara perdatanya yang saat ini masih dalam tahap mediasi acara menunggu kesimpulan di Pengadilan Negeri Bogor.

“Proses yang dilakukan oleh pihak penggugat justru dapat dikategorikan perbuatan pidana, karena menyegel dengan sewenang-wenang gedung pemerintah yang meruakan fasilitas pelayanan masyarakat. Perbuatan yang melanggar hukum ini harus diberi konsekuensi karena melakukan tindakan main hakim sendiri, ini negara hukum dan kita semua harus hormati,” kata Alma.

Terkait dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak penggugat maupun Pemkot Bogor sebagai tergugat dengan klaim sambung Alma, akan dipastikan keabsahannya saat persidangan nanti. Untuk itu, maka seyogyanya tidak ada tindakan yang terlalu berlebihan seperti yang dilakukan penggugat karena telah mengganggu ketertiban umum, ketentraman dan pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga penyegelan fasilitas pemerintah tidak terjadi lagi,” harapnya.

Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, bahwa dahulu pihak Edyson selaku penggugat membuat surat penyerahan PSU kepada Pemkot Bogor tahun 1999. Kemudian tahun 2000 oleh bapak Edi Gunardi wali Kota Bogor saat itu, sudah ditetapkan bagian dari aset pemkot.

“Tetapi tahun 2004 Edyson mengeluarkan lagi surat yang menyatakan bahwa lahan itu bukan lahan PSU. Jadi, kalau menurut saya gini, kami harus lihat hasil putusan dari Mahkamah Agung (MA) soal permasalahan tanah itu. Kalau kemudian pemerintah harus membayar, kami siap bayar, tidak masalah. Asal sesuai dengan aturan dan ketentuan. Nah, yang membuat masyarakat marah kenapa harus disegel, kan mengganggu pelayanan. Saya sudah bilang kalau pun harus di tutup ya, harus buat pelayanan darurat, di mana tempatnya ya cari,” ungkap Dedie.

“Yang kami pegang itu kan surat penyerahan awal dan pernyataan wali kota waktu itu. Di tahun 2021 ini, kami sedang mengejar target dan meminta kepada BKAD untuk mendata digitalisasi aset berbasis Geographic Information System (GIS),” pungkasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.