Penuhi Panggilan Polisi Polemik Satgas Covid-19 dan RS UMMI Masih Kumpulkan Bukti

Polisi Tegaskan Masalah Tersebut Pidana Murni Tak Bisa Batal

0 115

Heibogor.com – Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto memenuhi panggilan Polresta Bogor Kota Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor pada Kamis (3/12/20) untuk memberikan keterangan terkait laporan satgas Covid-19 terhadap RS UMMI. Sekitar satu jam Bima dicecar 14 pertanyaan oleh tim penyidik di ruang penyidik mako Polresta Bogor Kota.

“Ada sekitar 14 pertanyaan yang fokus khusus terkait dengan keberadaan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di rumah sakit UMMI yang saya jawab,” kata Bima kepada wartawan.

Pemanggilan ini, lanjut Bima, pihak kepolisian ingin memastikan apakah semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Tadi saya menyampaikan keterangan yang diperlukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian fokus pada aspek aturan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Bima mengaku, mempercayakan proses hukumnya kepada pihak kepolisian, dirinya pun tidak mau masuk ke masalah terlalu subtansi.

Menurut Bima, ini pembelajaran yang baik untuk semua, sejauh mana kewenangan pemerintah, sejauh mana tugas dan kewajiban rumah sakit dan sejauh mana hak pasien, itu harus paham semua.

“Saya kira proses hukum ini sangat baik untuk memastikan apakah semua sudah sesuai termasuk saya? Apakah langkah saya sudah sesuai atau belum dengan tupoksi dan kewenangan? Apakah saya melampaui kewenangan atau tidak,” jelasnya.

Sementara, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Hendri Fiuser menyampaikan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang.

“Total dari hari Senin sampai sekarang ada 20 orang yang dimintai keterangan. Jika nanti ada perkembangan dari hasil pemeriksaan mungkin ada pemanggilan lagi untuk melengkapi berkas berkas,” kata dia.

Terkait penetapan tersangka, Hendri menjelaskan, bahwa mekanisme hasil dari pemeriksaan akan dibuat resumen oleh penyidik, lalu akan digelar perkara untuk naik ke tingkat penyidikan.

“Penyidikan itu akan dilakukan oleh tim dari Bareskrim, tim Reskrimum Polda Jabar dan Satreskrim Polresta Bogor Kota,” ujarnya.

Terkait pencabutan laporan, Hendri menerangkan, bahwa secara aturan kasus tersebut bukanlah delik aduan tetapi delik pidana murni, sehingga laporan tersebut tidak bisa dicabut.

“Untuk pencabutan kita lihat kepada aturan. Aturannya bukan delik aduan. Delik aduan itu kasus perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, penipuan dan lainnya. Kalau delik pidana murni ini aturan yang berlaku. Di kita tidak bisa dicabut, contoh terjadi pembunuhan itu kan delik pidana murni, tiba-tiba keluarga damai, bisa dicabut? kan tidak bisa. Sama dengan ini, ini delik pidana murni. Jadi, hukum di kita sudah mengatur itu. Jadi, tidak ada kapasitas saya menjawab itu bisa dicabut atau tidak, memang sudah aturannya seperti itu,” terangnya.

Hendri menekankan, untuk tersangka nanti ditentukan oleh tim, mungkin tim penyidik mengumpulkan bahan untuk penetapan tersangka tersebut.

“Barang bukti yang berkaitan dengan perkara itu nanti akan kami sita tergantung tim membutuhkan apa untuk membuktikan. Tugas tim kan untuk membuktikan pasal itu,” pungkasnya.

Terpisah, anggota komisi XI DPR RI melalukan kunjungan langsung ke RS UMMI terkait polemik yang terjadi pasca kepulangan Habib Rizieq Shibab dari perawatan di RS UMMI Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (2/12/20) kemarin.

Usai pertemuan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Anshori Siregar memberi keterangan kepada awak media bahwa apa yang terjadi di RS UMMI kemarin merupakan miskomunikasi saja.

“Jadi, kita datang ke RS UMMI untuk mendengar apa yang terjadi. Beberapa hari yang lalu bapak HRS datang ke sini, karena dia sakit ya, rumah sakit manapun tidak boleh menolak siapapun yang datang ke rumah sakit dan ini ada di UU RS maupun UU Kesehatan. Kalau ada RS yang menolak pasien itu didendakan kesalahan, sehingga diterimalah bapak HRS di sini,” ucapnya.

“Saya tidak melihat ada masalah di sini hanya mungkin miskoordinasi atau miskomunikasi dari satgas ke walikota karena keterlambatan dari satgas untuk melihat atau menyaksikan swab yang dilakukan tim Mer C. Saya kira mungkin kita tidak usah mengajari pemerintah atau pihak mana untuk melihat atau menanyakan itu ke Mer C. Istilahnya RS ini sudah lepas,” tambahnya.

Terkait hasil swab Habib Rizieq Shibab yang masih belum diketahui menurut Anshori Siregar itu merupakan hak individu masing-masing jika hasilnya tidak ingin diberitahukan kepada publik. Itu sudah mengenai personal, pribadi udah privasi. UU di mana pun tidak boleh mengganggu privasi siapapun.

Ia mengibaratkan pembeli dan penjual yang tidak ada masalah dalam berhukum atau dalam kasus ini dokter dan pasien disebut sebagaimana tidak ada yang dirugikan maka sesungguhnya tidaklah harus diperbesar besarkan masalah tersebut.

“Kalau ada masalah antara penjual dan pembeli itu diselesaikan secara hukum atau dokter dengan pasien ada masalah, dokter melapor atau pasien yang melapor. Nah, di sini clear semuanya, ga ada yang bermasalah, ga ada yang dirugikan. Nanti akan kita kawal dan dari komisi XI akan memperdalam ini, bisa kita panggil nanti ketua satgas bapak Doni, kemenkes bapak Terawan, wali kota juga bisa kita panggil, semua satgas yang tidak hadir menyaksikan karena alasan terlambat atau rapat itu juga,” tandasnya.

Anshori juga mengatakan telah berkomunikasi dengan Wali Kota Bogor dan direspon positif untuk tidak melanjutkan masalah yang menimpa RS UMMI dengan kepolisian atas adanya laporan terkait penanganan pasien Covid-19 oleh satgas Kota Bogor.

“Kita juga akan meninjau proses hukum yang sedang berjalan saat ini karena tidak seharusnya RS UMMI disalahkan. RS UMMI merupakan rumah sakit satu satunya yang mendapatkan penghargaan dari BPJS Kesehatan dan banyak rumah sakit lain yang merujuk ke RS UMMI. Itu menandakan baiknya pelayanan di RS UMMI,” pungkasnya

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.