Sektor Ekonomi Diprioritaskan untuk Aktif Kembali Tetap Waspada dan Terapkan Protokol Kesehatan

0 20

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Se-Jawa Barat yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (11/8/20).

Kepada para kepala daerah di Jawa Barat, Joko Widodo menyampaikan bahwa penerapan strategi intervensi berbasis lokal yang sudah dijalankan Pemprov Jawa Barat tinggal diteruskan, artinya dalam jangkauan yang lebih kecil yang paling penting.

”PSSB tingkat desa dan kampung akan melokalisir dalam skupnya di wilayah kecil dan akan lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan, sehingga satu sisi tidak mengganggu wilayah yang besar dan dari sisi ekonomi tidak terganggu,” kata Presiden.

Untuk manajemen krisis diharapkan adanya dukungan dari jajaran TNI dan Polri, khususnya kedisiplinan protokol kesehatan. Lebih utamanya adalah penggunaan masker, selain jaga jarak, cuci tangan dan physical distancing.

Menurut survei di salah satu provinsi, Joko Widodo menjelaskan, sebanyak 70 persen warga belum memakai masker dan ini menjadi suatu angka yang besar sekali. Untuk itu, sosialisasi dan edukasi penggunaan masker harus secara lebih all out dan massif karena ini akan menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan Covid-19.

Bagi daerah yang akan membuka sebuah wilayah, Joko Widodo dalam arahannya menyebutkan dengan kondisi yang ada diimbau jangan langsung dibuka, namun terlebih dahulu melalui tahapan-tahapannya.

“Bagusnya di pra kondisikan terlebih dahulu dengan pemilihan waktu yang tepat. Jangan sampai muncul anggapan memasuki new normal masalah dianggap sudah tidak ada. Ini yang harus diingatkan kepada masyarakat,” tegas Joko Widodo.

Sementara untuk prioritas sektor mana yang terlebih dahulu dibuka, Jokowi menekankan sektor yang memiliki risiko rendah lebih di lprioritaskan. Selanjutnya ekonomi, khususnya bantuan sosial agar dicek jangan sampai ada kondisi yang kekurangan di masyarakat.

“Sebentar lagi akan dikeluarkan bansos produktif bagi 13 juta UMKM berupa modal kerja darurat sebesar Rp 2.400.000. Selain itu akan diberikan juga bantuan untuk 13 juta tenaga kerja yang masih aktif dan ikut BPJS ketenagakerjaan, di luar 10 juta penerima pra kerja. Insya Allah dalam satu hingga dua minggu akan keluar,” kata Joko Widodo.

Melalui bantuan tersebut diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat, konsumsi domestik meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi secara nasional akan tumbuh dan menjadi lebih baik.

Pada kuartal ketiga Joko Widodo merasa optimis akan lebih baik, namun perlu kerja keras karena itu kepada semua kepala daerah di Jawa Barat diminta presiden agar belanja dari APBD disegerakan untuk direalisasikan. khususnya di kuartal ketiga, kuncinya di bulan Juli, Agustus dan September 2020.

“Begitu kita belanjakan dan direalisasikan sesegera mungkin, kemungkinan peluang untuk kembali ke positif masih ada,” ujar Presiden.

Merespon arahan Presiden Joko Widodo, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, akan segera mengkoordinasikan dan menindaklanjutinya.

“Untuk PSBB tingkat desa atau kampung dalam skup yang lebih kecil. Manajemen krisis dengan melibatkan TNI dan Kepolisian sebagai dukungan akan dikoordinasikan dengan unsur Muspida Kota Bogor dan terakhir menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi,” katanya di Paseban Punta, Balai Kota Bogor.

Selain memperhatikan aspek kesehatan, aspek ekonomi menjadi hal yang harus diperhatikan, karena itu lanjut Bima Arya ke depan APBD Kota Bogor akan ada recovery, rebound (melambung) dan lain-lain.

Pada kesempatan tersebut didampingi Wakil Wali Kota, Sekda dan pimpinan unsur Forkopimda Kota Bogor.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.