Kampung Adat Baduy Tolak Jadi Destinasi Wisata, Minta Presiden Jokowi Tetapkan Jadi Cagar Alam

0 119

Heibogor.com – Siapa yang tak kenal dengan suku Baduy? Suku pedalaman yang berada di Provinsi Banten ini meski di tengah kemajuan teknologi, suku Baduy masih mempertahankan kearifan lokalnya. Kemudian, memegang teguh budaya dan adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan menampik segala kemewahan teknologi dan hidup dengan bersahaja di lingkungan, serba manual dan tidak tergiur oleh perkembangan teknologi.

Diketahui, kawasan Baduy ditetapkan sebagai destinasi wisata sehingga mendatangkan banyak wisatawan yang ingin menikmati wisata budaya. Namun, meningkatnya kunjungan wisatawan mendatangkan persoalan baru yang jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif sedari dini, bisa menyebabkan runtuhnya tatanan nilai adat pada generasi mendatang.

Berangkat dari situlah, masyarakat Adat Baduy mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, agar menghapuskan kawasan adat Baduy sebagai destinasi wisata. Keputusan ini dicetuskan oleh Lembaga Adat Baduy dalam pertemuan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Sabtu (04/07/20) lalu.

Surat tersebut berisi tentang permohonan pelestarian tatanan nilai adat Baduy, agar wilayah Baduy bisa dihapuskan dari kawasan peta wisata. Selain itu masyarakat Baduy meminta agar pemerintah bisa membantu menghapus citra satelit yang ada pada mesin pencarian google atau menjadi area terbatas (restricted area), pun menghapus dan menjaga foto-foto mengenai beberapa daerah adat yang terdapat di wilayah Baduy.

Suku Baduy masih mempertahankan kearifan lokalnya.

Adalah Jaro Saidi sebagai salah satu Pemangku Adat di Baduy mengatakan, bahwa kehidupan masyarakat Baduy mulai terusik akibat masifnya eksploitasi wilayah Baduy yang tersebar di media sosial sekaligus terusik dengan terus bertambahnya para pengunjung luar wilayah ke Baduy.

“Ketenangan mereka terusik karena foto-foto kawasan Baduy yang menggambarkan aktivitas sehari-hari mereka sudah tersebar di internet, bahkan orang-orang bisa dengan mudah mencari informasi tentang Baduy di internet,” ungkap Jaro Saidi disela-sela pertemuan tersebut.

Masyarakat Adat Baduy mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, agar menghapuskan kawasan adat Baduy sebagai destinasi wisata. Keputusan ini dicetuskan oleh Lembaga Adat Baduy dalam pertemuan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Sabtu (04/07/20) lalu.

Jaro Saidi pun mengungkapkan, keresahannya bahwa pencemaran lingkungan di wilayah Baduy semakin mengkhawatirkan. Banyak pedagang dari luar Baduy berdatangan ke dalam, sebagian besar menjual produk makanan minuman berkemasan plastik sehingga mendatangkan persoalan baru.

“Ini terjadi karena terlalu banyaknya wisatawan yang datang, ditambah banyak dari mereka yang tidak mengindahkan dan menjaga kelestarian alam, sehingga banyak tatanan dan tuntunan adat yang mulai terkikis dan tergerus oleh persinggungan tersebut,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut juga sekaligus memberikan mandat kepada tim dari luar wilayah Baduy yang dipimpin oleh Heru Nugroho, dan ketiga anggota lainnya yaitu Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara. Mereka dipercaya oleh Lembaga Adat Baduy untuk bisa menyampaikan aspirasi dan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi, beberapa Kementerian dan perangkat daerah wilayah Banten.

Secara lisan, mandat disampaikan langsung oleh Jaro Tangtu Cikeusik yang akrab disapa Jaro Alim, yang turut disaksikan oleh Puun Cikeusik dan Jaro Saidi. Selanjutnya diadakan pertemuan dengan lembaga adat Baduy, sekaligus memberikan mandat secara administratif kepada Tim Heru Nugroho, di mana mandat administratif tersebut diberikan langsung dan diwakili oleh Jaro Dangka (Jaro Aja), Jaro Madali (Pusat Jaro Tujuh), dan Jaro Saidi (Tanggungan Jaro Dua Belas).

Kehidupan masyarakat Baduy mulai terusik akibat masifnya eksploitasi wilayah Baduy yang tersebar di media sosial sekaligus terusik dengan terus bertambahnya para pengunjung luar wilayah ke Baduy.

Ketua Tim Mandat, Heru Nugroho mengaku sangat antusias dan siap menjadi narahubung aspirasi masyarakat Baduy ke Presiden Jokowi. “Karena kedekatan saya kepada masyarakat Baduy yang sudah terjalin sekian lama, mungkin saya diberikan kepercayaan oleh Pemangku Adat Baduy untuk bisa menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Presiden melalui surat terbuka ini,” terang Heru.

Heru menjelaskan dalam kesempatan tersebut agendanya adalah penandatanganan surat terbuka oleh timnya, juga pembubuhan cap jempol yang dilakukan oleh pemangku adat Baduy, di antaranya yaitu Jaro Dangka (Jaro Aja), Jaro Madali (Pusat Jaro Tujuh), dan Jaro Saidi (Tanggungan Jaro Dua Belas).

Heru pun menilai jika wilayah adat Baduy dijadikan Cagar Alam dan Cagar Budaya, dapat meningkatkan nilai dari keberadaan adat Baduy, baik dari segi nilai eksklusivitas produk yang dihasilkan oleh masyarakat Baduy, terpenting bisa menjaga nilai-nilai tatanan dan tuntunan adat Baduy.

“Setelah proses ini rampung, saya dan tim akan membawa surat tersebut untuk kemudian dikirimkan ke Presiden Jokowi, Kementerian, dan Pemerintah Daerah Banten. Harapannya semoga pemerintah kita mau mendengarkan aspirasi masyarakat Baduy dan mencari solusi terbaik bagi kelangsungan tatanan adat budaya Baduy,” pungkasnya.

(rhm)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.