Wabup Minta Pemerintah Pusat Dukung Pembinaan Siswa SMK

0 41

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Heibogor.com – Berdasarkan hasil diskusi Kunjungan Kerja DPR RI dengan Pemkab Bogor di Pendopo Bupati, Senin (9/12/19). Iwan mengatakan dari beberapa yang di diskusikan ada satu yang ingin ia dapat dukungan.

“Pemisahan kewenangan SMK yang dikelola provinsi dan tidak lagi oleh Kabupaten. Ini permasalahan, karena parameter pengangguran itu ada nilai bahwa Kabupaten Bogor pun tidak mau sebetulnya menjadi salah satu tingkat pengangguran tertinggi ke-3 di jawa barat,” kata Iwan kepada heibogor.com

Karenanya Iwan ingin tegaskan komunikasi dengan pihak industri dan mengajukan permohonan ke pihak pusat atau Provinsi. “Kami ingin berkomunikasi dengan pihak industri untuk SMK, kewenangannya ada di provinsi sedangkan pihak pengangguran ini ada di kabupaten, inilah yang perlu dibangun komunikasi yang baik antara SMK dengan Kabupaten Bogor ini,” pungkas Iwan.

Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Wilayah 1 Kabupaten Bogor, Dadang Sufyan angkat bicara terkait pembinaan SMK di Jawa Barat apakah bisa ditarik ke Kabupaten atau tidak. “Itu sebenarnya kebijakannya harus kebijakan yang di atas, kalau di cari skemanya kemungkinan bisa. Antara mungkin dan tidak sebetulnya,” tutur Dadang.

Dadang mengakui tak tahu betul ke depannya akan seperti apa ia mengakui adanya koordinasi dan kolaborasi yang lemah. “Saya tak tahu nantinya seperti apa, yang terutama memang koordinasi yang lemah dan kolaborasi. Jadi harus kerja sama, koordinasilah yang diperlukan,” ujarnya.

Sebelumnya Dadang mengakui adanya program teaching factory, yang menghadirkan industri ke sekolah. Kemudian permasalahn ini munculnya di Kabupaten Bogor yang menurutnya tak seimbang antara SMK Negeri dan swasta.

“SMKN ada 11, swasta ada 351. Akibatnya kompetensi keahlian yang sudah diampu mereka itu dianggap sudah jenuh oleh industri. Kiranya harus ada yang diubah, jadi apa yang dibutuhkan oleh dunia industri. Makanya ada program teaching factory itu untuk dimasukan ke industri,” katanya.

Kepsek SMKN 1 Bojonggede, Dadan Supriatno turut menambagkan bahwa kerja sama dengan dunia kerja sudah ada sejak lama hanya saja belum maksimal.

“Sebetulnya dari dulu kerja sama kami dengan dunia kerja sudah ada hanya saja belum sampai aktualisasi. Kami pernah dari Disdik sudah melakukan dialog dengan Pak Gubernur, jadi berharap dikeluarkan perda atau pergub yang mengatur tentang kepedulian dunia kerja terhadap sekolah, semoga CSR nya tepat sasaran dengan mekanisme perda yang pasti,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya kesenjangan yang terjadi antara industri dan sekolah nantinya akan terjawab dengan sendirinya karena ada kolaborasi. Jadi ada guru tamu, guru industri. Kami sudah melakukan tapi belum sinergis belum ada payung hukumnya sehingga tidak bisa dilakukan secara masif.

Tinggalkan Balasan