Satpol PP Gerus Bangunan di Cisarua, Sempat Diwarnai Aksi Bakar Ban

0 158

Heibogor.com – Setelah bernegosiasi akhirnya 30 bangunan liar atau tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan Puncak tepatnya di Kampung Naringgul, RT 01 RW 17, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dibongkar Satpol PP dengan menggunakan alat berat pada Rabu (4/9/19) siang.

Pelaksanaan pembongkaran dimulai sekitar pukul 13:00 dengan dikawal ratusan petugas gabungan dari TNI-Polri karena sebelumnya sempat dihadang sejumlah warga termasuk anak-anak dan kaum ibu yang melakukan aksi penolakan dengan membentangkan spanduk dan membakar ban di area pembongkaran tadi pagi.

Kepala Bidang Penegakkan Perundang Undangan Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho mengatakan, 30 bangunan yang ditertibkan adalah bangunan tanpa IMB. Pembongkaran ini merupakan tahap kedua setelah minggu lalu juga dilakukan pembongkaran.

“Saya tegaskan bahwa penertiban dilakukan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB tanpa melihat apakah bangunan tersebut berdiri di atas lahan negara atau di atas lahan milik adat. Kalau ada IMB nya kami tidak akan bongkar,” kata Agus ditemui di lokasi pembongkaran.

Ia menjelaskan, pembongkaran ini telah melalui tahapan dan prosedur seperti melalui surat pemberitahuan hingga tiga kali dilanjut dengan penyegelan. Selain tak ber-IMB, Agus mengaku, juga menerima laporan bahwa di Kampung Naringgul banyak menyewakan kamar-kamar untuk kegiatan yang mengarah ke prostitusi.

“Soal itu, banyak laporan ke Satpol PP. Kami coba lakukan penyeledikan dan melakukan operasi. Dari itu, Satpol PP menemukan kamar-kamar yang di sewakan per jam untuk kegiatan yang mengarah ke prostitusi,” ujarnya.

Terkait penolakan warga yang merasa rumah tinggalnya ikut dibongkar, dirinya menegaskan bahwa mereka tidak memiliki legalitas. Namun soal kepemilikan tanah, Ia mengatakan hal itu bukan wewenang pihaknya. “Secara legalitas tidak ada, apalagi IMB. Soal kepemilikan tanah itu bukan aspek kami,” ungkapnya.

Sementara, salah seorang warga Kampung Naringgul, Muhammad Yusuf mengatakan, mereka menolak dibongkar sebelum mendapatkan uang kerahiman.

“Kami warga Kampung Naringgul RT 01 Rw 17 meminta uang kerahiman dulu dari Pemkab Bogor sebelum bangunan kami dibongkar,” kata Yusuf.

Ia menjelaskan, sebenarnya dari Pemkab Bogor sudah menawarkan uang kerahiman sebesar Rp20 juta per rumah. Namun, warga menuntut lebih karena nilai bangunannya lebih dari angka yang ditawarkan Pemkab.

“Pemkab Bogor mau pukul rata uang kerahiman sebesar Rp20 juta per rumah tinggal, sementara warga menuntut nilainya berbeda-beda sesuai bangunannya. Kami menuntut uang kerahiman yang lebih karena kita punya alas hak berupa Hak Guna Usaha (HGU) di mana pelepasan hak itu kami peroleh dari PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP),” tandasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.