PMBS Tolak Rencana Pemkot Bogor Perluasan Wilayah ke Kabupaten Bogor

0 422

Heibogor.com – Presidium Masyarakat Bogor Selatan (PMBS) menolak rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memperluas wilayahnya ke selatan Kabupaten Bogor. Menurutnya, itu dinilai percuma. Apalagi saat ini, PMBS tengah berupaya untuk bisa lepas dari Kabupaten Bogor.

“Kami menolak dan keinginan kami tetap pemekaran. Kalau memang ingin perluasan wilayah jangan sebagian tapi harus semua cakupan wilayah Selatan, bukan hanya Ciawi dan Gadog,” ujar Sekretaris PMBS, Azet Basuni usai bersilaturahmi dengan Wakil Walikota Bogor di Kantor Balaikota Bogor, Senin (22/7/19).

Semua wilayah yang dimaksud Azet mencakup tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Ciawi, Cisarua, Caringin, Cijeruk, Megamendung, Cigombong dan Taman Sari. Dengan masuknya wilayah tersebut, kata dia, salah satu keuntungan yang didapat adalah pelayanan kepada masyarakat. “Simpelnya tentu akan mempermudah proses pengurusan administrasi bagi masyarakat Bogor Selatan,” tuturnya.

Disisi lain, Azet juga menilai akan terjadi pro dan kontra ketika wilayah Selatan masuk Kota Bogor. Salah satunya perubahan dari desa menjadi kelurahan. “Pro kontra pasti. Di sarankan ada jejak pendapat terlebih dahulu,” ungkapnya.

Dia memahami bahwa wacana Pemkot Bogor untuk memperluas wilayah yang sudah lama digaungkan itu karena ada banyak program pembangunan di Kota Bogor. Namun wilayahnya terbatas. Karena perjalanan yang dirasa masih panjang, PMBS bersama perwakilan tokoh masyarakat diharapkan dapat terlibat. Selain untuk jajak pendapat, juga untuk berdiskusi.

“Perjalanan masih panjang. Permintaan kami presidium dan perwakilan tokoh masyarakat di ajak diskusi selain jejak pendapat tadi,” pintanya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengungkapkan, bahwa wilayah yang akan masuk Kota Bogor belum diketahui. Namun inti dari rencana tersebut adalah bagaimana seadil mungkin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Jadi, kita tidak bicara apakah akan meningkatkan PAD tidak. Tapi bagaimana negara ini, sama-sama kita atur sedemikian rupa agar stakeholder yang memang terkait merasa negara itu hadir. Itu saja,” beber dia. Dedie juga meminta agar tak ada lagi dikotomi dari rencana tersebut yang seolah-olah mempertentangkan antara wilayah Bogor Kabupaten dengan Bogor Kota.

Karena saat dia menyampaikan wacana itu di hadapan Gubernur Jawa Barat dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (KOPDAR) di Kuningan, merupakan suatu bentuk antisipasi jika kemungkinan moratorium dicabut. Apalagi mulai ada pembahasan DOB (Daerah Otonomi Baru).

“Dari Kemendagri melalui suratnya sudah mengisyaratkan juga pembahasan tentang DOB. Inilah yang memang masyarakat harus dilibatkan. Bukan hanya pemerintah saja. Makanya ada tokoh-tokoh, termasuk dari Bogor Selatan, ingin urung rembug di dalam pemikiran yang luar biasa ini. Apa yang dipikirkan oleh masyarakat silahkan sampaikan,” terang dia.

Untuk kajian yang dibutuhkan, Dedie mengupayakan agar bisa selesai di akhir tahun 2019. Namun akan dikembalikan lagi kepada Bappeda Kota Bogor dan Asisten Pemerintahan (Aspem) Setda Kota Bogor selaku leading sektornya. “Kita usahakan akhir tahun ini selesai. Tapi kan kita baru mulai. Nanti Bappeda dan Asisten Pemerintahan yang akan menjadi leading sektornya,” pungkasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.