Banyak Manipulasi Domisili PPDB, Bima Tegaskan Seluruh Kepsek Buka Alamat Pendaftar

0 189

Heibogor.com – Adanya temuan manipulasi domisili pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, akan meminta seluruh kepala sekolah untuk membuka alamat pendaftar. Jika ada temuan dan terbukti melakukan manipulasi data domisili akan diajukan untuk didiskualifikasi.

“Pengaduan yang masuk ke saya itu ada puluhan. Yang belum mengadu mungkin ada ratusan. Jadi, intinya jika ada yang tidak sesuai dan di dapat temuan, berapa pun jumlah yang melakukan manipulasi, nama-namanya akan kita rekomendasikan untuk di diskualifikasi,” kata Bima dalam press conference terkait PPDB di Paseban Sri Bima, Senin (1/7/19).

Bima menyampaikan, berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, ada enam point yang dirumuskan untuk dijadikan evaluasi dan koreksi ke depannya termasuk kepada pemerintah pusat.

Pertama, sistem zonasi pada PPDB dirasa belum tepat karena sebaran sekolah yang belum rata di tiap wilayah. “Jadi, bukan dari kualitas guru. Tapi ada blank spot yang membuat sekolah negeri belum mampu menampung peserta didik,” ujarnya.

Kedua, lanjut Bima, sistem zonasi berdampak bagi siswa yang telah bekerja keras bertahun tahun untuk mendapatkan nilai akademik yang bagus tapi kalah bobotnya sama faktor geografis. Ketiga, sistem ini, jadi disinsentif bagi siswa untuk belajar dan bekerja keras. “Ini sangat substantif menurut kami,” kata Bima.

Keempat, sistem zonasi dengan jarak terdekat tidak meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ada malah downgrade. Standar pembelajaran menjadi sulit dibangun. Jadi seperti kembali ke titik nol. Kelima, sistem zonasi tenyata menimbulkan celah manipulasi domisili. Ini membuktikan masih banyak kelemahan dalam sistem kependudukan.

Keenam, ini akan memunculkan sekolah-sekolah baru yang tidak berkualitas atau kualitasnya tidak sama baik. Tapi dibentuk karena latar belakang ekonomi dan muncul di sekitar sekolah saja.

“Meski ini program kebijakan pemerintah harus juga dikoreksi dan dievaluasi, Apakah program zonasi itu baik?
Apakah pemerataan kualitas tercapai?
Bagaimana proses perkembangannya? Melihat dinamika persoalan warga, saya lihat ini kebijakan yang harus dikritisi bersama sama. Bukan implementasi teknisnya saja tapi juga filosofinya. Kita dilapangan mensukseskan program pemerintah pusat. Tapi fungsi kami mengevaluasi sarana kedepan,” ungkapnya.

Bima menyarankan agar sistem zonasi di evaluasi. Kemudian payung hukum harus lebih kuat di atas menteri. Prestasi akademik yang diusahakan bertahun tahun tetap dihargai. Dan zonasi wilayah tidak bisa dilakukan secara ekstrim tapi bertahap dengan melibatkan Disdukcapil.

“Kewenangan yang kami miliki memungkinkan untuk mengurangi dampak yang tidak baik dari sistem zonasi. Keadilan harus ditegakkan. Agar kepercayaan siswa kepada hukum tidak hilang. Karena bila menteri diganti, kebijakan ini belum tentu dilanjut. Dan tentunya akan ada satu angkatan yang dirugikan. Karena itu, ini perlu disampaikan kepada presiden dan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.