Potensi Dana Zakat Kota Bogor Rp 102 Miliar, DPRD Kota Bogor Akan Terbitkan Perda Pengelolaan Zakat

0 253

Heibogor.com – Seluruh fraksi di DPRD Kota Bogor setuju diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Zakat, menyusul laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usul Prakarsa tentang Pengelolaan Zakat pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Heri Cahyono, S.Hut., MM, Kamis (29/03/18) lalu. 

Persetujuan fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor akan diterbitkannya Perda Pengelolaan Zakat tersebut disampaikan pada penyampaian pemandangan umum gabungan fraksi terhadap Laporan Bapemperda tentang Raperda Pengelolaan Zakat. Bapemperda DPRD Kota Bogor telah selesai menyusun secara rinci dan menjelaskan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kota Bogor tentang Pengelolaan Zakat tersebut di hadapan para anggota DPRD pada Rapat Paripurna.

Pemandangan umum gabungan fraksi DPRD Kota Bogor menyebutkan, fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Bogor sependapat bahwa Raperda tersebut untuk dapat ditetapkan menjadi Perda. Dengan demikian, Pemkot Bogor mempunyai payung hukum yang jelas dalam mengelola, menyalurkan, dan memberdayakan zakat yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim.

Menurut pemandangan umum gabungan fraksi, menyebutkan bahwa zakat memilik dua dimensi, yaitu dimensi teologis dan sosiologis. Secara teologis, zakat memiliki ketentuan yang mengikat umat Islam. Siapa pun yang telah mencapai nisab, akan terkena kewajiban untuk membayar zakat. Secara sosiologis, zakat dapat menjadi sarana untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial di Kota Bogor.

Lebih jauh pemandangan umum gabungan fraksi menyebutkan, bahwa pengelolaan zakat di tingkat nasional sudah memiliki payung hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

Pemandangan umum gabungan fraksi juga menyebutkan bahwa pengelolaan zakat di Kota Bogor belum mencapai hasil maksimal. Dari potensi Zakat Kota Bogor Tahun 2016, sebagaimana dilaporkan Baznas Kota Bogor mencapai angka Rp 102 miliar. Namun demikian, yang berhasil dihimpun oleh Baznas Kota Bogor baru mencapai Rp 4,7 miliar (4,6 persen). Begitu pun penghimpunan dana zakat oleh Baznas Kota Bogor tahun 2017 baru mencapai angka Rp 5,8 miliar. Ini berarti masih ada potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi berbagai permasalahan sosial di Kota Bogor. Oleh karena itu, payung hukum berupa Peraturan Daerah untuk penguatan kelembagaan dan pengelolaan zakat di Kota Bogor memang sangat diperlukan.

Seluruh fraksi yang ada di DPRD meyakini bahwa optimalisasi pengelolaan zakat akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah di kota ini. Permasalahan sosial tersebut antara lain pemeliharaan anak-anak terlantar, yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, zakat juga dapat menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat, mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Pada kesempatan itu, gabungan fraksi DPRD juga menyampaikan beberapa hal, antara lain berharap dan mendorong bahwa perolehan hasil zakat dikelola sesuai dengan peruntukannya, yaitu didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Selain itu, zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Sumber Advertorial DPRD

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.