Terkait Dugaan Pungli, Ketua Komisi D Minta Pihak Sekolah Taati Permendikbud

0 515

Heibogor.com – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Aditya Warman Adil menanggapi terkait dugaan kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di SDN Sukadamai 3, Jalan Perdana No. 8, Budi Agung, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jumat (08/09/17).

Menurutnya, sidak tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi terkait pemberitaan di media beberapa hari lalu. Dengan tupoksi Komisi D, pihaknya mengharapkan kegiatan pendidikan yang ada di Kota Bogor dapat menciptakan suasana yang kondusif.

“Apalagi SDN Sukadamai 3 ini berprestasi tingkat nasional. Kalau ada kasus-kasus seperi ini kami juga sangat menyayangkan dan kami ingin ada solusi yang kondusif,” ujarnya kepada heibogor.com usai melaksanakan sidak.

Perihal dugaan kasus pungli yang beredar di sebuah media, ia mengungkapkan saat ini kegiatan belajar mengajar di SDN Sukadamai 3 tidak mengalami gangguan. Pihaknya juga telah mendapat informasi dari pihak sekolah, bahwa memang sebenarnya yang diminta itu ialah sumbangan yang sangat diperbolehkan jika ditinjau dari segi realita. Ia pun merasa kegiatan pendidikan jika hanya mengandalkan anggaran dari APBD dan BOS saja tentu akan mengalami kekurangan. Dengan level yang cukup bagus dari SDN Sukadamai 3, kata dia, partisipasi dari luar tentunya sangat diperlukan, dan hal itu pun tidak dilarang dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016.

“Tentu nanti agar masalah ini selesai dengan kondusif. Kalau saya pribadi inginnya gak adalah itu menempuh jalur hukum. Ini kita selesaikan bersama kalau ada kekurangan. Tentu saja apa yang dikelola manusia, apa sih yang bisa 100 persen. Mungkin ada miss komunikasi ketika penentuan masalah sumbangan tadi. Ini kita harapkan bisa selesai secepatnya, sehingga aktivitas belajar dan mengajar di SDN Sukadamai 3 kembali normal sepeerti biasa. Siswa-siswi di sini (SDN Sukadamai 3, red) mencetak prestasi,” terangnya.

Lebih lanjut Aditya mengatakan, ada pun langkah Komisi D untuk mengantisipasi jika hal yang serupa terjadi di sekolah lain, yang jelas, sambungnya, memang harus ditekankan kembali ketaatan terhadap Permendikbud No. 75 tahun 2016. Aturan-aturan yang ada harus dibedakan terkait sumbangan dan pungutan.

“Kalau pungutan jelas tidak boleh dilakukan oleh komite sekolah. Tapi kalau sumbangan boleh, dan sumbangan ini istilahnya tidak dibebankan, merata, seikhlasnya, dan secara sukarela. Sebenarnya di sini (SDN Sukadamai 3, red) diterapkan begitu, yang gak mau dan gak mampu tidak dibebankan. Cuma memang berita di luar, ya seperti yang kita sama-sama tahu, seperti itu,” pungkasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.