Komisi D Sidak SDN Sukadamai 3 Terkait Dugaan Pungli

0 660

Heibogor.com – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SDN Sukadamai 3, Jalan Perdana No. 8, Budi Agung, Kecamatan Tanah Saeral, Kota Bogor, untuk mengklarifikasi dugaan kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi pada orangtua murid, Jumat (08/09/17).

Seperti diketahui, dugaan pungutan liar yang memberatkan orangtua murid tersebut akan ditujukan sebagai penunjang keperluan sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan asas gotong royong.

Anggota Komisi D, Atty Somadikarya mengatakan, tujuan dari sidak yang dilakukan yakni untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi terkait dugaan kasus pungli tersebut. Menurutnya, harus ada informasi yang seimbang antara kabar yang beredar dengan yang didapatkan langsung dari pihak sekolah.

“Apa yang terjadi itu sudah menjadi musyawarah mufakat. Hanya memang saya mengingatkan kepada komite atau kepala sekolah agar musyawarah mufakat ini bisa menjadi dasar berita acara dan ada ruang bagi masyarakat yang tidak mampu untuk berpartisipasi dengan jumlah uang yang sudah ditentukan,” tuturnya.

Terkait dengan sumbangsih orangtua murid untuk meningkatkan mutu dan kualitas belajar anak, ia mengungkapkan bahwa sumbangan itu dipersilakan bagi orangtua murid yang mampu dan tidak ada unsur paksaan. Jadi, sambungnya, untuk orangtua siswa yang menyekolahkan anaknya di sini (SDN Sukadamai 3, red) sudah diberikan ruang dan kesempatan untuk bertemu dengan komite dan hal itu pun sudah dilakukan.

“Ini adalah miss komunikasi. Sebaiknya, ketika ada info-info yang memang tidak mengacu kepada yang berkaitan dengan bisa mendekati ke ranah hukum lebih baik dikomunikasikan secara musyawarah, tidak berkembang seperti sekarang ini,” ungkapnya.

Ia pun meminta kepada orangtua murid untuk membaca terlebih dahulu kwitansi yang berisikan bahwa sumbangan tersebut dapat diberikan secara sukarela. Hal itu pun sudah dimusyawarahkan secara mufakat.

“Iya, tidak ada permasalahan tetapi yang harus dijembatani adalah orangtua murid yang tidak mampu sudah diberikan ruang untuk tidak bayar juga tidak apa-apa, memang gratis kok. Tapi kalau ingin memajukan dan perhatian, peduli kepada dunia pendidikan, bagi orangtua murid yang mampu mangga menjadi subsidi silang, itu diatur kok di Permendikbud 75 tahun 2016. Baca lagi aja, sudah bisa kok. Tidak ditentukan nominal dan waktu. Dan itu sah-sah saja bagi orangtua yang memang mau berpartisipasi. Kalau tidak, ya tidak ada masalah,” jelas Atty.

Terkait dengan sumbangan yang seharusnya bersifat sukarela, Atty menegaskan, bahwa sumbangan tersebut menyalahi aturan yang berlaku jika disertai dengan penentuan nominal. Pihaknya pun akan memberikan sanksi berupa teguran. Dugaan kasus tersebut seharusnya bisa pembelajaran, bukan hanya untuk SDN Sukadamai 3, melainkan juga untuk seluruh sekolah yang sudah dinyatakan gratis. Itu pun bukan hanya formalitas, namun harus dilaksanakan secara gratis.

“Pengawasannya harus jelas. Harus koordinasi terus dengan mitra kerja komisinya. Mitra Komisi D itu dengan Disdik, tetap Disdik juga harus berkoordinasi dengan komisi D, bagaimana kerja di lapangan dan harus respons pada saat ada permasalahan di lapangan, di bawah. Itu saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut Atty mengungkapkan, jika memang ada pihak komite yang bermain dan terindikasi serta ada bukti menyalahgunakan wewenangnya atau memang ada konspirasi dengan kepala sekolah, maka sanksi terbaik ialah pembubaran dan pembentukan komite baru. Ia juga mengharapkan agar pihak sekolah dan komite selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama kepada yang miskin.

“Kita meminta informasi yang seimbang. Kalau kita hanya mendengar dari satu pihak, kan semua ingin jadi benar. Komitenya kan berarti ranahnya. Nanti akan dikumpulkan bukan hanya komite di SDN Sukadamai 3 saja, melainkan semua komite di SD yang ada di Kota Bogor dikumpulkan bagaimana tupoksi mereka bekerja untuk bekerja sama dengan sekolah oleh Disdik. Nanti Disdik baru menyampaikan informasi kepada kita. Pokoknya kalau ada sekolah, kepsek, Disdik artinya tidak berpihak kepada kepentingan pendidikan dan masyarakat kita sikat selesai itu aja,” pungkasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.