Jefrrey : Penambangan Liar Harus Diselesaikan Pemerintah

0 327

Heibogor.com – Banyaknya permasalahan di sektor pertambangan Kabupaten Bogor yang belum terselesaikan dalam hal mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar lahan tambang, hingga akhirnya memunculkan kecemburuan warga dengan nekat membuka lahan tambang liar sendiri, kerap menjadi momok bagi pemerintah khususnya Pemkab Bogor untuk menyelesaikan polemik tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang, Jefrrey Mulyono. Ia mengatakan, pada dasarnya tidak ada kegiatan tambang yang memuaskan secara abadi karena semua itu berdampak luas kepada masyarakat.

Untuk persoalan penambang ilegal, menurutnya ini menjadi persoalan serius yang harus ditangani pemerintah.

“Penambang itu harus orang yang mempunyai kapasitas bukan oleh masyarakat awam. Jangan hanya karena masyarakat pribumi yang dekat dengan pejabat daerah bisa seenaknya mendirikan usaha tambang. Ini harus dibenahi, karena dampaknya sangat besar,” tuturnya pada acara Analisa Futuristik untuk Membangun dan Menjaga Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Sekitar Area Pertambangan, di Gedung Serbaguna I Setda, Cibinong, Kamis (07/09/17).

Analisa Futuristik untuk Membangun dan Menjaga Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Sekitar Area Pertambangan, di Gedung Serbaguna I Setda, Cibinong, Kamis (07/09/17).

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Yasin mengatakan, hingga saat ini, usaha pertambangan belum bisa mensejahterakan masyarakatnya secara keseluruhan malah cenderung melahirkan dampak negatif kepada masyarakat.

“Kita belum menemukan tambang yang mensejahterakan. Sekelas Antam pun belum semua difasilitasi dan disejahterakan. Paling hanya beberapa desa yang ada di Nanggung yang sudah kecipratan CSR, tapi banyak dampak yang belum terakomodir,” kata Ade Yasin.

Ia mengaku, persoalan tambang khususnya di wilayah Rumpin sudah sangat menggila ketika ia menjadi Ketua Komisi I DPRD periode lalu. Dirinya pun merasakan kejamnya kegiatan tambang di wilayah Utara Kabupaten Bogor ini.

“Saya mengalami sendiri ketika periode lalu saya masih Ketua Komisi I di DPRD, saya turun langsung ke Rumpin. Di sana lebih banyak kegiatan galiannya yang kini dikerjakan oleh warga pribumi. Kegiatan ini sudah berlebihan, apalagi tidak mengikuti aturan. Masalah pelik yang ditimbulkan yakni soal infarstruktur jalan dan penyakit Ispa yang dialami masyarakat karena lalu lalang kendaraan tonase. Namun ketika kami tinjau ke sana, masyarakat langsung menghadang dengan membawa senjata tajam berupa golok yang pada akhirnya kami mengurungkan diri untuk meninjau lokasi tersebut,” pungkasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.