Pembangunan Infrastruktur Tidak Merata, Kinerja Nurhayanti Dinilai Lamban

0 449

Heibogor.com – Pasca dilantik tiga tahun lalu sebagai orang nomor satu di Kabupaten Bogor menggantikan Rachmat Yasin, Bupati Bogor saat ini Nurhayanti dinilai gagal menjalankan program pembangunan, karena banyaknya persoalan infrastruktur yang tidak terselesaikan. Mulai dari persoalan jalan rusak yang berujung munculnya gugatan masyarakat ke pengadilan, konflik internal pejabat Pemkab, hingga masalah pelayanan publik yang berbelit-belit.

Hal itu dikritisi oleh Koordinator Aksi Serikat Mahasiswa dan Pemuda Bogor (SPMB) Furqon Ahmad Huda.

“Kita lihat Nurhayanti telah gagal menjalankan roda pemerintahan. Indikatornya jelas terlihat kok, contoh maraknya sarana infrastruktur yang rusak bertahun-tahun, mangkraknya beberapa proyek jalan dan bangunan. Diitambah lagi, saat ini muncul banyak keluhan pelayanan publik yang kurang profesional dan cenderung berbelit-belit,” ujarnya kepada heibogor.com, Senin (21/08/17).

Oleh karenanya, Furqon mendesak Nurhayanti untuk segera memperbaiki kinerjanya sekaligus jajaran Pemkab Bogor.

“Kalau tidak mampu mengevaluasi kinerja dan kemudian memperbaikinya, lebih baik Nurhayanti mundur dan menyerahkan jabatannya kepada Gubernur Jabar. Kondisi di Kabupaten Bogor sekarang ini sangat memprihatinkan,” tuturnya.

Furqon menambahkan, bentuk kegagalan lainnya ialah program Kabupaten Termaju yang kini redup gaungnya akibat ketidakmampuan Bupati Nurhayanti menggerakan jajarannya dalam upaya merealisasikan 25 penciri Kabupaten Termaju.

“Bupati tidak peduli Bogor maju atau tidak, yang dia pikirkan cuma bagaimana mendapat penghargaan dari instansi swasta maupun pemerintah,” urainya.

Lebih jauh Furqon mengatakan, Nurhayanti tidak memiliki visi sebagai Kepala Daerah yang berkeinginan menjadikan daerahnya lebih maju dan warganya sejahtera. Ia juga menyebut, Bupati Yanti jarang turun mengunjungi warganya. Bahkan setiap terjadi bencana, Nurhayanti juga jarang datang ke lokasi melihat kondisi warganya yang terkena musibah.

“Kita pertanyakan sekarang, mana data riil 25 penciri untuk Kabupaten Termaju, tak pernah diekspose. Banyak kinerja dinas dan badan yang jelek tapi bupati tak hiraukan. Malah terus dipertahankan. Contoh Dinas PUPR, DPKPP, DPMPSTP, dan Bapeda, jelas kinerjanya buruk tapi tidak ada punishment dari Bupati. Banyak catatan soal kepemimpinan Bupati yang tidak optimal,” ujar Furqon.

Oleh karena itu, SPMB menyatakan keprihatinannya atas krisis kepemimpinan di Kabupaten Bogor.

“Kami sedih melihat kondisi Kabupaten Bogor yang carut marut dengan banyak persoalan. Kita bahkan melihat saat terjadi krisis kepemimpinan akibat lemahnya kinerja Bupati Nurhayanti. Sayang sekali Nurhayanti tidak memanfaatkan kekuasaan secara tepat dan efektif,” pungkasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.