Sikat Bersih PKL MA Salmun dan Dewi Sartika

0 652

Heibogor.com – Keberhasilan penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Jalan MA Salmun, Bogor Tengah, patut diberikan acungan jempol.

Namun demikian, alangkah lebih baik lagi jika penyelesaian PKL di kawasan itu bisa dilakukan secara tuntas. Sehingga, Kota Bogor bisa menjadi kota yang benar-benar bersih, tertib, indah, dan lancar. Para PKL juga memenuhi tempat yang telah disediakan Pemkot Bogor.

Dengan begitu, akan menambah keindahan kota dan mampu menggerakkan sektor perekonomian. Apalagi bila ditata dengan baik, para PKL ini adalah kekuatan ekonomi sektor informal yang sangat besar.

Masih ingat pasca penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dipimpin oleh Wali Kota Bogor Minggu (03/08/14) lalu yang melibatkan pihak Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga melakukan pengamanan di Jalan MA Salmun, sejak Senin (04/08/14).

Meski begitu, pantauan heibogor.com, tak berselang lama PKL masih terlihat melakukan aktivitas jual-beli di pembatas Jalan MA Salmun. Sekitar puluhan PKL masih nekat berjualan di area pejalan kaki meski sudah dilarang oleh pihak terkait.

Dari data yang dirangkum heibogor.com, PKL di kawasan Jalan MA Salmun mulai dilakukan pembenahan oleh Satpol PP Kota Bogor, Rabu (24/09/14). Pembenahan itu dilakukan selama tiga hari ke depan dilakukan secara mobile oleh Tim Khusus (Timsus) Senyap Gakda.

Pembenahan pun bukan hanya dilakukan di Jalan MA Salmun akan tetapi di beberapa titik yang menjadi prioritas seperti Dewi Sartika, pintu utara Stasiun Bogor, serta di Jalan Mayor Oking. Timsus Senyap Gakda yang kala itu dipimpin Kasatpol PP Eko Prabowo itu sudah diperintahkan untuk mobile dengan personel sebanyak 15 hingga 20 orang untuk melakukan penertiban disepanjang MA. Salmun.

”Giat pembersihan dari tim yang dibentuk dan mulai bekerja ini dilakukan untuk mengoptimalkan kawasan MA. Salmun dan sesuai permintaan 45 PKL bahwa mereka minta untuk ditata oleh Satpol PP sehingga kita melakukan pengosongan kawasan untuk menata,” ujar Eko, Rabu (24/09/14).

Menurutnya, penataan itu sebagai bentuk priortas dalam penataan PKL. Sehingga Kota Bogor harus bersih dengan mengenolkan kawasan MA. Salmun. ”Keluhan dari 45 PKL yang merupakan warga sekitar Ciwaringin tak bisa berjualan. Maka, kita siasasti dengan mobile personel setiap jam untuk memantau dan melakukan penertiban,” imbuhnya.

Kegiatan ini, sambung Eko, telah dilakukan sosialisasi bahwa PKL melanggar Perda nomor 8 tahun 2006. Dia menambahkan, penataan itu termasuk PKL yang berada di depan ruko sepanjang MA. Salmun.

Tak hanya MA Salmun, penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Dewi Sartika terus dilakukan oleh Satpol PP. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta mengembalikan kembali pada titik nol. Sebelumnya, penataan dan pendataan sudah dilakukan oleh paguyuban PKL, namun tidak berjalan. Sehingga membuat Pemkot Bogor turun tangan dalam kembali menata para PKL di Jalan Dewi Sartika.

Dia menjelaskan penataan kembali ini dilakukan sebagai bentuk untuk mencegah para PKL berjualan di tempat yang dilarang. Untuk tempat relokasi, pihaknya telah menyediakan untuk sementara di Dewi Sartika dan sebelah utara rel kereta api.

Untuk penataan tersebut, maka diarahkan dari Satpol PP dan Kantor UMKM akan turun kembali dan diambil Paguyuban PKL untuk menata seluruh PKL yang ada.

Namun, hal itu tak selalu berjalan lancar, tercatat pada Rabu (15/10/14) lalu, ratusan pedagang kaki lima (PKL) Jalan MA Salmun, Bogor Tengah, kembali melakukan aksi unjuk rasa. Kali ini ratusan massa mendatangi Markas Komando (Mako) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor di Jalan Pajajaran, Bogor Utara dengan mengendarai ratusan sepeda motor.

Menurut salah seorang PKL kepada heibogor.com, Ansar, pada intinya aksi unjuk rasa yang telah dilakukan kemarin dan akhirnya terjadi pertemuan dengan Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman dinilai mereka tidak memberikan hasil yang memuaskan.

”Intinya masih sama, kami menuntut kejelasan kepada Pemkot Bogor. Karena hasil rapat kemarin dengan Wakil Wali Kota juga tidak memuaskan, tidak memberikan kepastian kepada kami,” tuturnya. Akhirnya, kata Ansar, para PKL memutuskan untuk ‘menyerbu’ Satpol PP supaya mereka mendapatkan kepastian dan penjelasan yang detail dari Kasatpol PP Eko Prabowo.

Aksi kali ini tidak diwarnai dengan orasi, para PKL langsung diperintahkan masuk ke halaman Mako Satpol PP. Sementara itu, sejumlah perwakilan PKL melakukan dialog dengan Kepala Satpol PP. Meski demikian, hasil audiensi antara para pedagang kaki lima (PKL) MA Salmun dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Eko Prabowo tetap sama dengan keputusan dan kebijakan Pemkot Bogor sejak awal.

Pertemuan yang berlangsung di Markas Komando (Mako) Satpol PP Jalan Pajajaran, Bogor Utara, Rabu (15/10/14) itu berlangsung terbuka dan menegaskan para PKL tetap dilarang untuk berjualan di sepanjang Jalan MA Salmun mulai dari Simpang Asem hingga di dekat rel kereta di depan Jalan Ardio.

Hal itu ditegaskan Kasatpol PP Eko Prabowo dalam keterangannya kepada para wartawan usai beraudiensi dengan PKL. ”Kami tetap tegaskan kepada para PKL, bahwa walau bagaimana pun mereka dilarang untuk berjualan kembali di Jalan MA Salmun,” kata Eko.

Dilarangnya PKL di lokasi itu, sambungnya, lantaran sudah Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya. Jadi sudah tidak mungkin untuk dilanggar. ”Dalam Perda Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang PKL, di aturan itu sudah jelas disebutkan. Maka tidak ada alasan lagi untuk dilanggar. Apalagi sejak tahun 2007 kawasan MA Salmun bukan lagi zoning PKL” tegasnya.

Selain itu Eko juga menyebutkan, masih ada pula Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Maka, bila memang PKL tetap bersikeras ingin berjualan di Jalan MA Salmun tetap Pemkot tidak bisa mengabulkannya.

Tak puas dengan hasil tersebut, lagi-lagi ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tergabung dalam Paguyuban PKL MA Salmun melakukan aksi demonstrasi di Plaza Balai Kota, Rabu (05/11/14) menuntut diperbolehkan berdagang kembali di tempat semula.

Sekretaris Paguyuban PKL MA Salmun Tito mengatakan, ratusan PKL ini menuntut agar diberikan tempat untuk dapat berdagang kembali. ”Kami di sini ingin melakukan komitmen dengan Pemkot Bogor untuk memperbolehkan para PKL berdagang satu baris saja di Jalan MA Salmun. Apabila kami melanggar ketentuan kami siap ditertibkan sehingga tidak boleh lagi berdagang di sana selamanya,” kata dia kepada heibogor.com.

Menurutnya, alasan tersebut karena berjualan di Pasar Merdeka dan Dewi Sartika dinilai tidak nyaman dan secara keuntungan mengalami penurunan dan jelas berkurang.

”Jangan sudah menertibkan, tapi kami tidak diberikan tempat relokasi, ini sama saja hajat hidup kami tidak diperhatikan. Seharusnya, sesudah menyiapkan relokasi baru kami digusur sehingga kami tak terlunta-lunta seperti ini,” keluhnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menemui PKL dan menyampaikan bahwa saat ini sedang membangun sejumlah pasar sebagai tempat relokasinya.

”Kami sedang menganggarkan penambahan luas pasar Jambu Dua dan pembangunan itu akan segera dilaksanakan ketika APBD perubahan Kota Bogor jika sudah turun. Kami meminta kesabaran dan kedewasaan para PKL untuk pembenahan pasar ini,” ujar Bima Arya saat beraudensi dengan para PKL.

Selain itu, kata Bima, semua masalah diselesaikan dengan bijaksana karena sebagai masyarakat Bogor juga dia berjanji membawa Kota Bogor untuk hidup sejahtera dan nyaman. Namun hal itu rupanya tak memuaskan para PKL.

Tak henti sampai disitu, dalam penertiban kembali  yang dilakukan Satpol PP Kota Bogor terhadap puluhan PKL Jalan MA. Salmun, Bogor Tengah, Senin (08/12/14), nyaris ricuh. Para PKL tidak menerima penertiban yang dilakukan puluhan anggota institusi Penegak Peraturan Daerah (Gakperda) ini. Sehingga, sempat menimbulkan keributan di antara kedua belah pihak.

Lahan Pasar Warung Jambu yang disiapkan untuk merelokasi PKL MA Salmun sangat disayangkan oleh Komisi B, pasalnya kata Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor Teguh Rihananto, pembebasan Angka Hong di Pasar Jambu Dua milik Pemkot Bogor itu belum melalui kajian.

“Sejak awal bisa dikatakan keberatan karena belum mendapat kajian yang utuh terkait pelimpahan. Sampai saat ini belum ada eksekusi dikarenakan masih banyak masalah terkait batas,” ujarnya kepada heibogor.com, Selasa (16/12/14).

Apabila permasalahan ini belum selesai, sambungnya, kemungkinan anggaran pembebasan Angka Hong sekitar Rp 50 miliar tidak terserap di tahun 2014. Memang, lanjutnya, dalam hal ini tidak menimbulkan masalah, namun sangat disayangkan ketika anggaran itu bisa dialokasikan untuk yang lainnya.

“Kemarin, pada tahun 2014 banyak yang tidak kita alokasikan untuk pengeluaran lain karena kita ingin memenuhi kebutuhan Pemkot untuk pengadaan lahan relokasi,” paparnya.

Teguh juga menyampaikan, meski lahan tersebut untuk relokasi PKL MA Salmun, namun masih banyak memiliki masalah, seperti mengenai PKL, pola transportasi dan kelayakannya. Meski dipaksakan pun, suasana sekarang ini di Pasar Jambu Dua sepi tingkat pengunjung.

“Yang ada, malah mendorong PKL akan kembali lagi ke jalan karena mereka terbiasa dengan penjualan yang ramai di jalan dibanding dengan tempat yang disediakan, tapi sepi pengunjung,” katanya.

Ditanyakan mengenai sisa waktu yang mulai sempit, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan pesimis bahwa pembebasan Angka Hong bakal selesai di akhir Desember 2014. “Intinya sekarang ini Pemkot harus segera ambil sikap mengingat waktu yang sangat sempit,” tutupnya.

Bahkan, menindaklanjuti hasil rapat kerja antara Komisi B dengan Pemkot Bogor perihal rencana relokasi PKL Jalan MA. Salmun ke Pasar Jambu Dua, legislatif memberikan enam rekomendasinya.

Rapat kerja itu, seperti disampaikan Ketua Komisi B Teguh Rihananto kepada heibogor.com, Kamis (25/01/15), Pemkot Bogor diwakili Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kantor Koperasi dan UKM, PD Pasar Pakuan Jaya, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor.

Dari hasil rapat kerja itu, kata Teguh, terdapat beberapa data. Di antaranya lahan yang harus dibebaskan Pemkot di Pasar Jambu Dua seluas 7.302 M2 dengan jumlah 22 bidang atas nama Angka Wijaya atau biasa disapa Angka Hong. Lahan itu berbatasan dengan lahan HPL milik Pemkot yang sudah menjadi penyertaan modal kepada PD Pasar Pakuan Jaya.

“Pada tanah tersebut terdapat 376 kios yang masih disewakan Angka Wijaya kepada para pedagang dengan masa sewa sampai tahun 2020, dengan jumlah total los yang tersedia sebanyak 447 los. Sementara jumlah PKL MA. Salmun yang akan direlokasi sebanyak 331 PKL,” paparnya.

Berdasarkan data-data tersebut, jelas Teguh, maka rencana pembebasan tanah itu dengan pertimbangan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas, Komisi B memberikan rekomendasinya. “Batas-batas aset yang akan dibebaskan oleh Pemkot Bogor harus jelas. Mana tanah yang milik Angka Hong, dan mana yang sudah menjadi aset PD Pasar Pakuan Jaya sehingga dapat dipastikan ukuran dan posisi tanah yang akan dibebaskan,” tuturnya.

Sementara itu, masih kata Teguh, harga lahan yang akan dibebaskan pun harus disesuaikan dengan tingkat kewajaran sesuai dengan kondisi harga pasar di wilayah sekitar. Selain itu, sebelum terjadinya pembelian lahan harus dipastikan sudah tidak ada lagi tunggakan pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berkaitan dengan lahan tersebut.

“Untuk pembuatan bukti kepemilikan tanah yang berjumlah 22 bidang, sebaiknya dijadikan satu sertifikat tanah. Berkaitan dengan adanya perjanjian sewa los antara Angka Hong dengan 376 pedagang lama, dipastikan tidak ada sengketa. Ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari para pedagang maupun pihak penjual,” ungkapnya.

Terakhir, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, sebelum dilakukannya relokasi, perlu dipastikan konsep dan tahapan relokasinya. Ini, katanya, termasuk juga kesiapan sarana dan prasarana penunjang keberhasilan relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua, seperti akses jalan, perbaikan infrastruktur, dan lainnya.

“Kalau dari hasil rekomendasi ini kemudian ternyata tidak ada masalah, berarti selesai. Kalau ternyata banyak catatan-catatan, otomatis irisan antara Komisi A dan B sangat memungkinkan dibentuk pansus karena ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Komisi B,” imbuhnya.

Satpol PP untuk kesekiankalinya membongkar lapak PKL di Jalan MA Salmun, Senin (19/01/15). Namun, pihak pedagang merasa Satpol PP tidak adil karena PKL di Dewi Sartika dan Sawojajar masih diperbolehkan berjualan. Wakil Paguyuban Pedagang MA Salmun Dayat mengatakan perlu adanya kebijakan yang menyeluruh dalam menegakkan aturan di kawasan berjualan.

”Kenapa MA Salmun saja yang dikejar-kejar, sedangkan Dewi Sartika, Sawojajar itu mereka nyaman berjualan, tidak pernah Satpol PP menyentuh ke atas, ada apa di balik itu?” ujarnya kepada heibogor.com.

Dayat menjelaskan pedagang membutuhkan keadilan, dan ketegasan dari Pemerintah Kota (Pemkot). ”Kami menginginkan keadilan, kalau memang tidak boleh, ya harus tidak boleh semuanya, kalau pindah pindah semua, karena sesuai Perda tiga titik itu harus dihabiskan,” katanya.

Sejauh ini ada tempat alternatif di Jambu 2 dan dikeluhkan PKL karena tidak memiliki modal. ”Kalau tempat alternatif ada di jambu 2, bicara siap atau tidak siap harus siap, tapi kalau MA Salmun saja yang pindah saya keberatan karena di sana cuma orang yang punya modal,” jelasnya.

Para PKL meminta pemindahan relokasi pedagang seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Jika diminta pindah blok per blok, para PKL tidak setuju karena mereka tidak memiliki modal usaha. ”Kalau kami yang tidak punya modal bagaimana nasib kita, pokoknya hari ini kalau semua bersih saya setuju, kalau pindahnya seblok -blok kami keberatan,” pungkasnya.

Pemkot Bogor bersikeras menertibkan PKL di Jalan Dewi Sartika dan Nyi Raja Permas, yang dibarengi dengan solusi memindahkan para PKL tersebut ke dalam pasar. Dalam proses pemindahan PKL, Dinas Koperasi dan UMKM berperan dalam teknis pendataan PKL , sedangkan penyedia lahan menjadi tanggung jawab PD Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) yang berkoodinasi dengan PT Javana Arta Perkasa serta PT Propindo Mulia Utama sebagai pengembang.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat terus memantau dan beberapa kali melakukan sidak ke lokasi Pasar Anyar pasca pembongkaran tempat penampungan sementara (TPS) yang awalnya dikuasai PKL.

Direktur Utama (Dirut) PD PPJ Kota Bogor Andri Latif Asikin Mansjoer mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas koperasi dan UMKM dan pihak pengembang, menurutnya sejauh ini pihaknya sudah siap memfasilitasi pemindahan PKL yang akan berdagang di dalam pasar.

“Kami siap memfasilitasi, malah pihak pemgembang memberi kemudahan dan keringanan, para PKL dipersilakan mengisi kios dan berdagang di dalam, dan untuk administrasi bisa diurus belakangan dan pembayaran kios bisa dilakukan setelah mengisi kios,” kata Andri beberapa waktu lalu.

Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, Hidayat Yudha Priatna. Menurut Yudha, PKL tersebut belum final, pihaknya masih melakukan pendataan PKL yang eksisting karena data PKL selalu berubah-rubah. Dikatakan Yudha, pemindahan PKL tersebut akan dilakukan telatnya satu bulan pasca pembongkaran TPS.

“Belum final, kami masih mendata jumlah PKL yang eksisting karena jumlahnya selalu berubah-rubah, kami juga menunggu informasi kesiapan PD PPJ soal lahan di dalam pasarnya, yang melakukan koordinasi dengan pihak pengembang, yakni PT Javana dan PT Propindo. Sampai saat ini PD PPJ belum menginformasikan,” kata Yudha, Jumat (31/07/15).

Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kebon Kembang tak tinggal diam, mereka merusak dan mencabut paksa tenda pleton milik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang terpasang di Jalan Dewi Sartika, Cibogor, Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin (10/08/15). Sebelumnya, mereka berunjuk rasa di halaman Balai Kota Bogor.

Para PKL yang berjumlah puluhan orang tersebut membuka paksa tali tenda yang terpancang kuat ditanah. Mereka pun akhirnya berhasil merobohkan tenda, yang biasa digunakan Satpol PP untuk melakukan penjagaan agar PKL yang sebelumnya telah dibongkar agar tidak kembali berjualan.

Saat pencabutan tenda berlangsung, tak ada satu pun petugas Satpol PP berada di lokasi. Setelah puas merusak dan merobohkan tenda milik Satpol PP, massa PKL pun kemudian membubarkan diri. Menurut Ketua Forum Komunikasi Pedagang Kecil Kota Bogor, Ely Murni, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes menyusul penertiban dan pembongkaran PKL di kawasan Pasar Kebon Kembang yaitu di Jalan Dewi Sartika dan Nyi Raja Permas.

“Jika sampai  tidak ada kejelasan relokasi, kami setiap harinya akan berjualan kembali karena sudah beberapa minggu ini nasib kami digantung,” katanya.

Sebelumnya saat melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor, ia pun mengungkapkan kekecewaannya dan mengancam akan terus berdagang dengan alasan tak ada kepastian dari pemerintah Kota Bogor. “Kami besok akan kembali berjualan karena tadi jawaban dari pak Sekda tidak begitu memuaskan,” ujar Ely

Ikut menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), perwakilan PKL menuntut untuk disediakannya tempat yang ramai dan strategis. Ketua Paguyuban Forum Pedagang Pasar Anyar Rohendi mengatakan, pembahasan tersebut saat ini baru rencana dan akan menjadi Perda sebagai payung hukum dalam penataan dan pembinaan PKL di Kota Bogor.

Menurutnya nanti dilihat terlebih dahulu berapa persen tempat-tempat di pasar, yang boleh ditempatkan serta digunakan oleh para PKL. Selain itu, lanjutnya, “Mungkin akan terasa aneh jika disekitar area pasar tidak ada PKL, maka dari itu saat ini perlu diadakan zoning PKL,” ujarnya.

“Secara umum kami para PKL siap ditempatkan dimanapun, tetapi dengan syarat strategis dan ramai untuk berjualan. Karena itu untuk melakukan relokasi, diperlukan kajian untuk menggantikan tempat yang dahulu,” kata Rohendi kepada heibogor.com, Selasa (16/02/16) di Gedung DPRD, Kota Bogor.

Rohendi menjelaskan, PKL Kota Bogor tidak akan bertambah dan berubah, sehingga untuk penataan solusinya  wilayah pasar harus ditetapkan zoning PKL. Sementara Ketua Pansus Raperda penataan dan perberdayaan PKL  Adityawarman mengatakan, Raperda penataan dan pemberdayaan PKL akan disesuaikan dengan kebutuhan penyesuaian terhadap Perda 13 tahun 2005.

Aditya menambahkan, banyak hal yang berubah dan menuntut Perda baru, karena menurutnya ada lebih dari 30 persen tengah mengalami perubahan. “Intinya kami dari Pansus mendorong seuntuhnya, karena PKL sebagai penggerak sektor informal,” kata Aditya usai membahas Raperda PKL.

Diakuinya, di Kota Bogor ada 12.000 PKL yang tersebar atau berjualan di 51 titik, dirinya khawatir kalau tidak diberdayakan maka akan menghambat perputaran roda ekonomi. Namun tak hanya itu, Kota Bogor juga perlu ketertiban umum karena Bogor saat ini sedang berbenah.

“Kalau penentuan zoning harus menyesuaikan Perda lain, Perda RTRW dan Perda RDTR. Perda RDTD sedang dibahas, sehingga nanti dipastikan ada zoning-zoning PKL yang ditentukan,” jelasnya.

Dalam menata kawasan bebas PKL, kembali Satpol PP Kota Bogor, Polres Bogor Kota dan TNI akan melakukan operasi penertiban gabungan sebanyak 350 personiel secara gabungan sepanjang jalan MA. Salmun hingga Dewi Sartika, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (14/07/16).

Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Operasional (Dalops) Satpol PP Kota Bogor, Dimas Tiko mengatakan, bahwa sedikitnya ada 350 personil yang dikerahkan untuk mengosongkan kawasan tersebut dari PKL. Operasi gabungan ini untuk menindaklanjuti tentang zero PKL dan lanjutan penataan PKL seusai Idul Fitri kemarin.

“Berdasarkan hasil rapat, besok kita akan turunkan petugas gabungan, yakni dari TNI, Polri dan Satpol PP. Personel Satpol PP sendiri ada 155 personel. Kita akan lakukan pembongkaran dalam dua shift penugasan,” Katanya kepada heibogor.com di Balai Kota, Rabu (13/07/16)

Dia menyebutkan, penertiban dan pengosongan PKL ini akan dimulai dari Jalan Sawo Jajar, kemudian Blok A Pasar Kebon Kembang sampai ke Simpang Jalan Asem, Merdeka. “Kita masih melakukan koordinasi tentang konsep pembersihan kawasan ini. Kemungkinan dilakukan relokasi dan penataan kedepan. Ada beberapa opsi yang akan dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor,” Jelasnya.

Dimas melanjutkan, penertiban itupun dilakukan dengan fungsi sterilisasi dan normalisasi kawasan sepanjang latter T tersebut. Usai pembongkaran PKL, maka dilakukan normalisasi seperti perbaikan jalan dan gorong-gorong yang akan dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Selain itu, kata dia pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) dalam membantu menertibkan parkir liar disepanjang kawasan tersebut.

“Selama 9-10 hari ke depan kita akan laksanakan pengawasan bersama dengan TNI dan Polri. Dalam sehari 350 personil akan dibagi dua shift. Ketika masih terdapat PKL dan menumpuk barang dagangannya atau menaruh lapaknya maka akan dibersihkan dan diangkut,” tegasnya.

Ia mengaku sebelum penataan dan penertiban ini dilakukan pihaknya sudah memberikan peringatan kepada para PKL agar tidak berjualan di kawasan tersebut. “Kalau pemberitahuan secara mulut ke mulut atau melalui bagian humas Pemkot Bogor. Jadi otomatis para PKL sudah mengetahuinya. Yang pasti selama penertiban akan dilakukan pengawasan selama 24 jam agar tidak ada PKL,” ujarnya.

Lanjut dia, untuk penertiban PKL ini, pihaknya tidak memiliki anggaran khusus. Namun menggunakan Rp2 miliar yang merupakan anggaran penertiban PKL tiap tahunnya.  “Tidak ada anggaran khusus. Kita gunakan anggaran itupun hanya untuk dua komponen yaitu uang lelah personil dan untuk makan,” ungkapnya.

Jajaran TNI dan polisi melakukan penertiban dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan MA Salmun hingga Dewi Sartika, Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (14/07/16). Tiga kepala dinas dilibatkan yakni Kepala DLLAJ Rachmawati, Kasatpol PP Herry Karnadi dan Kepala DBMSDA Chusnul Rozaqi turun langsung  untuk membantu proses penertiban.

Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan, penertiban PKL ini akan ditata dan pihaknya selalu optimis, yang terpenting adalah komitmen dari semua pihak, karena penertiban PKL ini tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saja.

Saat ditanyakan sulitnya penertiban PKL ini karena adanya oknum yang membekingi, Bima mengaku sudah menerjunkan tim investigasi bersama. Jika ada oknum yang bermain akan diproses oleh pimpinannya masing-masing.

“Kita sudah terjunkan tim investigasi bersama dan kita akan lihat aktor yang bermain disini, kalau ada oknum dari DLLAJ, Satpol PP kita akan tindak tegas. Tetapi jika dari TNI atau polisi akan diproses oleh pimpinannya masing-masing,” tandasnya.

Bima menyebut, operasi penertiban ini akan difokuskan selama 10 hari, setelah itu nanti pihaknya akan memonitornya. PKL akan ditata, ada yang direlokasi dan memang tidak semua bisa direlokasi.  “Kalau PKL yang baru tidak mungkin direkolasi. Kalau yang direlokasi bisa masuk ke Pasar Merdeka dan Pasar Jambu Dua,” ungkapnya.

Sementara itu, Komandan Korem 061 /Suryakancana Kolonel Kav Eko Susetyo menjelaskan, pihaknya mengaku selalu siap untuk membantu proses penertiban PKL jika diminta. “Selama diminta bantuan kita selalu siap. Kita turunkan personel gabungan dari Denpom, Kodim, Yonif 315. Kita membagi tugas, ada yang menangani angkot, parkir motor liar, PKL, becak,” pungkasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.