Pergantian Rezim

0 655

Heibogor.com – Seminggu lebih aksi unjuk rasa karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor menyuarakan tuntutannya menurunkan sang Direktur Utama (Dirut) Untung Kurniadi untuk turun dari jabatannya. Aksi demo dilakukan baik ke Balai Kota maupun ke gedung DPRD Kota Bogor.

Melalui aksi tersebut, sejumlah kalangan menyebut tipologi gerakan sebagai people power.Ciri utama terletak pada ruh dan pilihan instrument ”aksi damai” dan melibatkan ”orang biasa” dalam konteks ini adalah karyawan di internal perusahaan – bukan pelaku politik formal. Serta, menyertakan tuntutan ini: perubahan rezim.

Aksi karyawan tersebut merupakan proses dinamis yang meletup karena terimbas dari aktivitas maupun momentum yang terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, proses ini merupakan titik akumulasi atas apa yang terjadi selama ini di perusahaan pengelola air tersebut.

Meretasnya gerakan people power dipengaruhi sejumlah elemen. Pertama, struktur mobilisasi. Tuntutan dalam aksi demo karyawan PDAM bertumpu pada tuntutan isu yang seragam dan dikemas dalam sebuah aksi dan mengkristal menjadi satu bunyi ”Turunkan Untung.” Pernyataan sikap di atas kertas bermaterai sebanyak 373 lembar jadi representasi kolektif jumlah karyawan, semakin menegaskan betapa gerakan ini termobilisasi dari satu spirit kesamaan ’beban sepenanggungan.’

”Kami akan terus demo sampai aspirasi kita didengarkan oleh DPRD dan Wali Kota,” teriak salah seorang coordinator aksi dari karyawan PDAM Abdul Razak dalam salah satu orasinya, Rabu (24/02/16) lalu. Selain itu, Razak juga mengungkapkan telah terjadi ketidakharmonisan di internal manajemen PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, yang berimbas kepada kesejahteraan karyawan. Untuk itu, para karyawan mengharapkan agar Untung Kurniadi segera dicopot.

Kedua, instrumen gerakan. Penggunaan instrumen aksi yang telah baku dan ”ditoleransi” penguasa lazim digunakan. Dalam kurun kurang lebih seminggu melakukan aksi, para karyawan memuluskan instrumen gerakan tersebut meski harus berpanas – panasan maupun kehujanan. Kesamaan sikap melalui aksi demo menyatukan mereka dalam satu instrument gerakan.

Dalam lembar tuntutan para karyawan disebut data dan fakta terkait kebijakan Dirut PDAM yang dinilai merugikan perusahaan dan khususnya kesejahteraan karyawan. Di antaranya terkait jasa produksi tahun 2015 bagi dirut meningkat 218 persen, sementara pegawai hanya 10 – 13 persen.

Kemudian, dana insentif bagi pegawai pada Januari 2016 turun 33 persen, sementara untuk dirut meningkat 172 persen. Kemudian, tidak adanya penyesuaian gaji pegawai dari tahun 2013 – 2016. Selain itu, unjuk rasa juga dilatarbelakangi pemecatan Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) lantaran mengizinkan salah seorang wartawan media lokal masuk ke ruang dirut.

Para pegawai juga mengeluhkan studi banding dirut ke Thailand beberapa waktu lalu yang disinyalir menggunakan dana PDAM dan peruntukannya tidak semestinya.Ketiga, landasan moral. Kemasan people power dalam aksi karyawan PDAM ini menjadi tuntutan bersama demi terwujudnya perubahan rezim, menjadi poin krusial bagi gerakan tersebut.

Landasan moral yang menjadi tuntutan dari gerakan people power adalah melawan rezim otoriter dan sewenang – wenang. Mereka meramu alasan yang dikemas dalam isu – isu penting guna membentuk identitas, solidaritas, serta tuntutan politik terkait posisi Dirut PDAM.

Sebagai respons atas aksi para karyawan PDAM tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan langkah – langkah akomodatif, namun tetap dalam bingkai prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan aturan. Mengacu pada rekomendasi Badan Pengawas PDAM Tirta Pakuan dan Inspektorat, Bima Arya juga melandaskan pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Perda Nomor 16 tahun 2011, dan Perwali Nomor 73 tahun 2015 tentang organ PDAM.

Pada Jumat (26/02/16) pagi, bertempat di aula PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Jalan Siliwangi, Bogor Timur, Bima secara lisan mengumumkan pemberhentian Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor Untung Kurniadi. ”Artinya, proses pembinaan tidak berjalan dengan baik, koordinasi tidak berjalan. Karena itu, Wali Kota memberhentikan Dirut PDAM Tirta Pakuan Untung Kurniadi secara permanen,” tegas Bima.

Presidium Jaringan Aktivis ProDem Bogor M Samsul Anam menilai, pihaknya memahami posisi Bima Arya dalam menyikapi arus demonstrasi para karyawan. Menurutnya, langkah Bima tidak langsung spontan merespons di hari pertama aksi demo berlangsung untuk mematangkan langkah – langkah sesuai koridor aturan.

”Satu hal yang tidak dapat terbantahkan, seluruh masyarakat akan mendukung aksi para karyawan yang menuntut Wali Kota Bogor Bima Arya untuk segera memecat Untung Kurniadi,” tegasnya, Jumat (26/02/16).

Senada dengan Anam, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Bogor Abdussalam menegaskan, pihaknya mendukung penuh atas langkah yang diambil Wali Kota Bogot Bima Arya terkait pemecatan Untung Kurniadi dari Dirut PDAM.

Menurutnya, keputusan tegas yang diambil Wali Kota tersebut sudah layak dan pantas, karena legitimasinya sudah jelas, yakni Dirut PDAM sudah tidak bisa diterima oleh karyawan. ”Saya setuju dan mendukung atas ketegasan Wali Kota, karena pemberhentian Dirut PDAM legitimasinya sudah jelas, Dirut tidak diterima oleh bawahannya. Artinya, Wali Kota, sang pemilik perusahaan mendengarkan aspirasi rakyatnya,” kata Abdussalam kepadaheibogor.com, Senin (29/02/16).

Atas dasar ini, lanjutnya, demi kebaikan bersama, pihaknya bersama masyarakat Kota Bogor menyatakan mendukung tuntutan karyawan PDAM dan keputusan Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan pemecatan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Pakuan Untung Kurniadi.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.