Banyak Pungli di Sekolah Jadi Momok Orangtua

0 495

Heibogor.com – Meski pemerintah telah menetapkan aturan tegas dan kebijakan bahwa sekolah negeri gratis alias bebas dari berbagai pungutan biaya, tetapi di Kota Bogor masih ada persengkolan antara pihak sekolah dan Komite Sekolah yang tetap neraup keuntungan dengan melakukan berbagai pungutan terhadap orang tua murid.

Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Bangka, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor salah satunya, banyak para orang tua murid yang mengeluh dan mengadu karena masih banyak pungutan yang dilakukan oleh Ketua Komite.

Salah satu orang tua murid sekolah tersebut yang meminta namanya dirahasiakan mengungkapkan, banyak orang tua murid yang merasa keberatan dengan kebijakan ketua komite karena banyak melakukan kebijakan.

Menurutnya, di sekolah ada dua forum yang melakukan pungutan melalui pengumpulan uang kas, per bulan Rp 10 ribu per siswa, selain itu ada lagi forum yang melakukan pungutan melalui uang donasi per bulan Rp 15 ribu per siswa.

“Dulu namanya pungutan uang donasi, tapi karena banyak yang mengadu sekarang diganti jadi dana partipasi, dan kalau forum sekolah dikelola di masing-masing kelas,” kata orang tua murid tersebut saat ditemui heibogor.com, belum lama ini.

Dirinya menilai kebijakan tersebut hanya akal-akalan komite untuk meraup keuntungan, dan uang yang dikumpulkan dari siswa masuk ke kantong pribadinya, karena setiap ada acara atau kegiatan selalu meminta lagi ke siswa. “Ya itu uangnya kemana, pada rapat awal uang tersebut untuk membiayai segala kegiatan sekolah, tetapi faktanya setiap ada kegiatan selalu meminta lagi ke siswa,” keluhnya.

Dia mencontohkan ada kegiatan berenang diwilayah Yasmin, Bogor Barat, Kota Bogor siswa diminta dana partisipasi Rp 45 ribu. “Mau ada pertandingan volley siswa dipinta lagi, mau maulidan, mau kurban bahkan anehnya lagi guru pensiun juga siswa dipinta uang sebesar Rp 10 hingga 15 ribu per anak, padahal kalau pensiun kan sudah dibayar oleh pemerintah,” sesalnya.

Tak hanya itu lanjutnya, setiap awal bulan para orang tua dibebankan harus membeli buku lembar kerja siswa (LKS) disemester pertama sebesar Rp 118 ribu dan semester kedua sebesar Rp 108 ribu. “Buku LKS itu dijual di sekolah di ruangan komite, katanya kan tidak boleh,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, setiap tahun ajaran baru, siswa baru diwajibkan membayar uang komputer sebesar Rp 200 ribu per orang, dan kalau kelas enam hanya dipungut Rp 50 ribu. Diakuinya, dalam hal ini terkesan ada intimidasi karena bagi siswa yang tidak membayar uang partisipasi atau uang kas diumumkan di kelas, dan hal itu membuat si anak malu dan berkecil hati.

“Kami orang tua siswa serba salah, karena bagi siswa yang tidak membayar anak malu karena diumumin di depan kelas dan yang tidak bayar uang komputer katanya tidak boleh ikut pelajaran komputer,” ujarnya dengan nada kesal.

Seperti diketahui, SDN 3 Bangka memiliki 710 siswa, jika terkumpul uang partisipasi, Rp 15 ribu dikalikan 710 kali 12 kasan, maka jumlah uang parsitipasi terkumpul sebesar Rp 127.800.000. Dan untuk uang kas selama setahun maka terkumpul Rp 85.200.000.

Para orang tua berharap, pihak pemerintah bisa menyikapi permasalahan ini, dan tidak hanya menerima laporan tertulis tapi harus cek langsung ke lapangan supaya tahu fakta rill di lapangan hal ini sebagai masalah yang memberatkan para orang tua murid itu dibenarkan pihak komite sekolah, namun dirinya membantah kalau pungutan itu adalah paksaan.

Ketika heibogor.com menyambangi SDN 3 Bangka untuk konfirmasi ada penerimaan yang terkesan janggal karena ingin menemui kepala sekolah malah memanggil guru olahraga bernama Heru. Saat dijelaskan kedatangan ke sekolah adalah untuk konfirmasi, Heru pun enggan menjelaskan dan mohon pamit dengan alasan mau memanggil bendahara sekolah bernama Nasir.

Namun, setelah kepergian guru ola raga datang seseorang yang mengaku bernama Chaidir yang berjabatan sebagai ketua komite sekolah sekaligus merangkap sebagai pengawas komite di sekolah tersebut, dirinya meminta agar wartawan menunjukan identitasnya. “Saya Komiteu sekaligus merangkap sebagai pengawas komite, mas siapa dan ada maksud apa?, boleh lihat identitasnya,” ucapnya di SDN 3 Bangka.

Hal itu membuat penasaran, dan saat diminta menunjukan SK komite dirinya berkilah dan beralasan SK nya ada di rumah. Saat ditanya terkait banyaknya pungutan kepada siswa, mulai pungutan dana partisipasi yang dikelola komite sekolah, pungutan dana kas sekolah yang dikelola forum sekolah di masing-masing kelas, pungutan pembayaran uang komputer hingga penjualan Buku LKS dirinya membenarkan.

Namun ironisnya dirinya mengatakan, kalau pungutan tersebut sikapnya sukarela dan tidak ada paksaan dengan alasan telah disepakati pihak orang tua murid saat rapat bersama.

“Yang menyampaikan keluhan tersebut, mungkin pada saat rapat orang tua murid tersebut tidak hadir, karena dalam hal ini saya mengantongi 300 pernyataan orang tua murid dan disertai cap jempol, atau separuh dari jumlah murid dari jumlah murid 692. Mereka tidak ada yang keberatan bahkan mendukung, di sini bahasanya bukan pungutan tetapi partisipasi,” ujarnya lantang.

Menurutnya, dana partisipasi tersebut adalah program komite untuk membantu pengembangan area-area sekolah tersebut untuk maju. Karena kalau penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak boleh dipergunakan untuk membangun kecuali perawatan.

Selain itu, lanjutnya, kalau uang kas yang dikelola forum kelas tersebut untuk mendanai kegiatan-kegiatan siswa, seperti ada turnamen atau perlombaan, maulid dan sebagainya.

“Itu semua diputuskan atas dasar kesepakatan yang dilakukan demokrasi, jadi misalnya jika dalam satu kelas ada jumlah 39 siswa dan saat rapat hadir 30 orang tua murid menyatakan setuju, maka yang sembilan harus mengikuti kesepakatan yang 30 orang, ini sifatnya demokrasi,” jelasnya.

Menyikapi hal ini yang dinilai memberatkan para orang tua murid membuat Komisi D DPRD geram, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan para Kelapa Sekolah, Komiteu dan Dinas Pendidikan.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor Dodi Setiawan mengatakan hal itu menjadi sorotan dan tugasnya dikomisi yang dibidanginya dan persoalan tersebut harus segera diselesaikan agar program pemerintah menjamin sekolah gratis tercapai. “Iya, itu menjadi fokus program kinerja kami, nanti kami akan kumpulkan para kepala sekolah dan Dinas Pendidikan,” kata Dodi kepada heibogor.com, di gedung DPRD Kota Bogor.

Diakuinya, semua akan dipertanyakan pungutan tersebut untuk apa, ada orang tua murid yang merasa keberatan tidak, kalau memang masih ada orang tua murid yang merasa keberatan dengan alasan apapun pihak sekolah atau komite tidak boleh melakukan pungutan.

Terkait masih maraknya pungutan yang terjadi di sekolah, dirinya mengaku akan segera menelusuri, dan jika hal itu benar maka pihaknya akan merekomendasikan ke Dinas Pendidikan (Disdik) untuk memberi sanksi seberat-beratnya, termasuk memecak ketua komite.

“Kalau memang nanti jelas ada temuan yang memberatkan para orang tua, kami akan rekomendasikan ke dinas pendidikan untuk diberi sanksi, termasuk meminta melakukan pemecatan komite sekolah yang tidak taat aturan,” tegasnya.

Sementara Anggota Komisi D DPRD Kota Bogor Mulyadi mengatakan, dalam aturan sudah jelas, sekolah dasar gratis, jadi tidak ada alasan apapun baik pihak sekolah ataupun komite melalukan pungutan. Menurutnya, kalaupun ada pihak warga yang mau menjadi donasi untuk kemajuan sekolah sah-sah saja, tapi bentuknya bukan berupa pungutan.

“Kalau warga berpartisipasi untuk kemajuan sekolah boleh-boleh saja,  silahkan, tapi kalau bentuknya pungutan terlebih sudah ditentukan apalagi sampai rutin, itu bukan parsitipasi atau suka rela tetapi itu sifatnya paksaan, dan itu seharusnya tidak boleh terjadi di Kota Bogor,” ucapnya.

Menyikapi persoalan itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor geram dan angkat bicara, menurutnya apapun alasannya penjualan LKS tidak boleh dilakukan baik oleh sekolah maupun komite sekolah. Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Disdik Kota Bogot Arni Suhaerani mengatakan, larangan itu sudah tertuang dalam aturan, selain itu pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan juga surat edaran ke setiap sekolah.

“Didalam aturan sudah jelas, penjualan buku LKS itu tidak boleh, apapun alasannya,” kata Arni kepada heibogor.com, di Balai Kota Bogor. Menurut Arni, untuk merealisasikan larangan tersebut, pihaknya meminta semua pihak untuk bekerjasama, supaya pengawasan bisa dilakukan sama-sama. Tak hanya itu, jika memang ditemukan ada sekolah atau pihak komite yang masih menjual buku maka akan ditindak tegas.

“Ya kalau untuk sekolah, nanti ada sanksinya bisa penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, bahlan hingga pemecatan baik guru ataupun kepala sekolah,” jelasnya.

Selain itu, dirinya meminta bagi masyarakat yang merasa keberatan atau dibebankan pihak sekolah dengan harus membeli buku LKS, maka dirinya meminta warga untuk mengadukan ke pihak Dinas Pendidikan.  “Silahkan warga mengadu ke kami, nanti kami bergerak dan menindak sekolah itu,” tegasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.