Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis TI Harus Efisien dan Transparan

0 379

Heibogor.com – Tantangan pengadaan barang dan jasa yang ada saat ini sudah semakin berat dan kompleks, terutama apabila dihubungkan dengan penerapan sistem e-purchasing dan e-catalog karena memerlukan sumber daya tersendiri dalam implementasinya.

Hal tersebut dikatakan Assisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Benny Delyuzar di hadapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Pejabat Pengadaan SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor ketika membuka kegiatan Evaluasi Pengimplementasian Standar Satuan Harga dan Pengadaan Barang dan Jasa di Gedung Serbaguna 1, Rabu (20/04/16).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)  Aditya Nur Pratama, Corporate Account Manager PT Garuda Indonesia Fajar Ropi, dan Assisten Manajer PT Bhineka Mentari Dimensi Try Agustina.

Benny menegaskan bahwa pengadaan barang atau jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus diupayakan lebih efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Tujuan ini dihubungkan dengan sistem yang berbasis teknologi informasi (TI) serta penerapannya yang akan memudahkan pencapaian tujuan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai juga dibutuhkan agar seluruh prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan sesuai undang-undang yang berlaku.

“Kami akui Pemkab mengalami tantangan yang berat dan kompleks dalam pengadaan barang dan jasa, tapi kami juga telah berupaya semaksimal mungkin menerapkan sistem pengadaan berbasis teknologi dengan mengacu pada standar satuan harga yang berlaku,” pungkasnya.

Sedangkan Untuk SDM, Benny melanjutkan, pihaknya akan melatih secara terus menerus agar penerapannya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi implementasi keseluruhan sistem yang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah dilaksanakan, termasuk menginventarisir permasalahan standar satuan.

“Semua yang berhubungan dengan kebijakan terkait standar satuan harga seperti perjalanan dinas, baik berupa tiket pesawat, uang harian, akomodasi perjalanan dinas dan yang lainnya akan kita evaluasi sebagai bahan masukan dan penyesuaian untuk penyusunan standar satuan harga untuk tahun depan,” tuturnya.

Benny menambahkan, bahwa ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan inventaris masukan dari seluruh SKPD dan kecamatan terkait e-purchasing, mekanisme dan pertanggung jawaban pengadaan barang melalui e-catalog.

Sementara itu menurut Kasi Evaluasi Katalog LKPP Aditya Pratama mengatakan, bahwa guna menyiapkan SDM dalam menghadapi tren pengadaan berbasis tekhnologi informasi ini LKPP membuka layanan pelatihan yang berhubungan dengan e-catalog maupun e-purchasing.

Dalam kesempatan tersebut juga diadakan sesi tanya jawab antara para peserta dengan LKPP, PT Bhineka, dan PT Garuda Indonesia terkait pengadaan barang dan jasa.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.