Bikin Bingung, Dewan Pertanyakan Jumlah Warga Miskin Tak Sama

0 362

Heibogor.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin, meminta metode perhitungan jumlah warga miskin diseragamkan dan melibatkan masyarakat. Sebab, jumlah angka kemiskinan berbeda-beda di setiap instansi.

Dicontohkannya saat gudang Bulog Dramaga menyediakan 18 ribu ton beras pertahun, dengan dasar perhitungan jumlah penerima dari kelurga miskin sebanyak 155.894 atau 779.470 jiwa.

Namun, jumlah angka kemiskinan tersebut berbeda-beda pada setiap instansi seperti Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Yuyud menilai, metode perhitungan masyarakat miskin berbeda-beda mulai dari jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran  dan lainnya. Dengan keterlibatan masyarakat, maka data warga miskin bisa lebih akurat dan tidak ada komplain dari masyarakat.

“Harusnya masyarakat dari tingkat RT , RW dilibatkan dalam menghitung jumlah masyarakat di lingkungannya, dalam perhitungan itu RT, RW harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakatnya sebagai pengontrol,” ucap Yuyud kepada heibogor.com, Jumat (04/09/15).

Ia melanjutkan, dengan sistem yang melibatkan partisipasi masyarakat maka berbagai bantuan untuk masyarakat miskin sperti  rumah tidak layak huni, beras raskin, bantuan langsung tunai tidak akan salah sasaran dan pemerintah tidak salah dalam memberikan subdidinya.

“Dalam waktu dekat Komisi II akan mengundang Dinsosnakertrans, BPMPD dan BPS untuk menyeragamkan perhitungan masyarakat miskin, agar permasalahan bantuan salah sasaran ini tidak terulang dan membuat gejolak di masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.