ANAK NKRI Bogor Raya Tolak RUU HIP Khawatir Hidupkan Kembali PKI

0 30

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Heibogor.com – Ratusan massa dari berbagai komponen masyarakat yang tergabung dalam Anak (Aliansi Nasional Anti Komunisme) NKRI Bogor Raya melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Tugu Kujang Kota Bogor, Jumat (3/7/2020).

Massa menolak konsep Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP karena dianggap mendegradasi Pancasila dan dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Ini kegiatan lanjutan di mana pada 24 Juni lalu kami sudah melakukan demo di DPR/MPR. Aspirasi kami penolakan RUU HIP. Kita tuntut RUU HIP dihentikan pembahasannya dan dikeluarkan dari prolegnas,” ujar Koordinator Aksi Lapangan, Endy KH.

Pantauan di lokasi, pada aksi itu, orator di atas mobil menyuarakan agar DPR RI membatalkan RUU HIP. Menurutnya, RUU HIP telah mendistorsi subtansi dan makna nilai-nilai Pancasila sebagaimana pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang tahun 1945.

“Kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila,” ujar orator.

Sehari sebelumnya pada Kamis (2/7/20) sejumlah ulama dan pimpinan ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) Bogor Raya menyambangi kantor DPRD Kota dan Kabupaten Bogor dan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD. Dalam pertemuan itu, pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kota dan Kabupaten Bogor menyatakan menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Massa menolak konsep Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP karena dianggap mendegradasi Pancasila dan dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Andi/heibogor.com

 

 

 

 

 

 

“Kami ANAK NKRI Bogor Raya bersama unsur pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD Kota dan Kabupaten Bogor dengan ini menolak RUU HIP. Demikian pernyataan bersama delegasi ANAK NKRI bersama pimpinan DPRD Kota dan Kabupaten Bogor”. Pernyataan bersama itu, dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto bersama perwakilan berbagai fraksi DPRD dan pimpinan ANAK NKRI Bogor Raya.

Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan dan perwakilan fraksi DPRD baik Kota dan Kabupaten Bogor menandatangi pernyataan penolakan RUU HIP. Isi pernyataan tersebut antara lain:

  1. Menolak RUU HIP dan mendukung maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta siap memperjuangkan pembatalan RUU yang terindikasi membuka peluang bangkitnya komunis di Indonesia.
  2. Tetap menolak penggantian RUU HIP dengan nama lain yang agenda serta tujuannya sejalan dengan RUU HIP.
  3. Mendesak aparat hukum untuk memproses hukum inisiator RUU HIP karena diduga melakukan upaya tindak pidana makar terhadap Pancasila.
  4. Menolak dan siap mengamankan negara khususnya di wilayah Bogor dari berbagai upaya gerakan komunisme termasuk penyebaran ajarannya (komunisme, marxisme dan leninisme) sesuai amanah konstitusi dalam TAP MPRS No 25 Tahun 1966.
  5. Menolak kerjasama dengan Partai Komunis Cina dalam bentuk apapun termasuk menolak Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya dari Cina yang datang ke wilayah Bogor.

Selanjutnya, DPRD Kota dan Kabupaten Bogor akan menyampaikan poin-poin tersebut kepada DPR RI. Sebagian besar fraksi yang hadir menandatangi pernyataan tersebut baik dari DPRD Kota maupun Kabupaten Bogor, namun ada yang secara teknis belum menandatangani karena belum diputuskan dalam fraksinya.

Sementara itu, pimpinan delegasi ANAK NKRI Bogor Raya, KH Acep Ayip Raharja mengatakan, bahwa sinergi ulama dan umaro harus dilakukan untuk kepentingan umat. “Salah satu tujuan kedatangan kita ingin menyatukan persepsi antara ulama dan umaro,” tandasnya.

Pihaknya mengaku prihatin dengan adanya RUU HIP. “Ini sesungguhnya akan mengotak-atik Pancasila sebagai falsafah bangsa, ini tidak boleh dibiarkan. Karena itulah kami ingin mengawal maklumat MUI dalam menolak RUU HIP ini,” tandas Acep.

Tinggalkan Balasan