Bapenda Dinilai Tak Punya Gebrakan Tangani Masa Covid-19, Kas Daerah Jangan Sampai Kosong

0 39

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Heibogor.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Rizal Utami mempertanyakan inovasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor yang dipimpin Kepala Bapenda, Deni Hendana yang dianggapnya tak punya gebrakan program.

Menurut Rizal, diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bogor akibat pandemi Corona berdampak pada tutupnya sejumlah tempat usaha untuk sementara waktu.

Meski demikian, kas daerah khususnya di Kota Bogor tidak boleh sampai kosong. Karena itu, dituntut peran yang lebih dari Bapenda agar bisa memberi masukan ke kas daerah, karena di Kota Bogor ini, masih banyak tempat usaha yang buka meski diberlakukannya PSBB.

“Mana dong gebrakan dan inovasinya dari Kepala Bapenda (Deni Hendana, red). Disaat seperti ini, harusnya jemput bola mendapatkan pemasukan untuk kas daerah. Dan bisa ditelisik sektor mana saja yang bisa menghasilkan pendapatan,” tegas Rizal, Kamis (16/4/20).

Pihak Pemkot Bogor, sambung Rizal, bisa memanfaatkan Bapenda untuk meraih pemasukan dan jangan hanya tergantung pada bantuan pusat serta provinsi saja. “Dan kalau Kepala Bapenda tak sanggup untuk melakukan inovasi dalam mendapatkan pemasukan daerah, ya jujur saja bilang tak mampu. Jangan tak sanggup tapi bilang mampu,” ketusnya.

Politis Partai Berlambang Kakbah itu menambahkan, dalam waktu dekat Komisi II bakal melakukan rapat dengan Bapenda membahas masalah ini. Jika tidak memungkinkan bertemu langsung, maka rapat dilakukan dengan cara teleconference.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto meminta Pemkot Bogor mulai menaksir kerugian yang dialami akibat Corona. DPRD Kota Bogor mendorong Pemkot segera membagi tugas terkait penanganan dan dampak persebaran virus Corona.

Atang mengakui, penanganan Corona harus menjadi konsentrasi bersama. Namun, dia mengatakan, setidaknya proyek strategis harus tetap dijalankan. “Pastikan pengerjaan proyek yang bisa dilakukan, tetap terealisasi dalam tenggat waktu di tahun 2020. Karena apa? Dengan belanja pemerintah yang terlaksana, setidaknya masih bisa menolong pergerakan ekonomi di masyarakat,” kata Atang.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor 2020 secara keseluruhan mencapai Rp2,5 triliun. Sedangkan, target Pendataan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,080 triliun. Demikian, Atang menyatakan, realisasi PAD tersebut dipastikan tak akan tercapai pada tahun ini. “Sebenarnya sudah bisa diketahui, karena tren setiap tahun tidak beda jauh, apalagi dihitung bulanan,” ucap dia.

Sejak Maret 2020, hotel dan restoran sudah mulai tutup operasionalnya. Karena itu, Atang meminta, Pemkot Bogor dapat menaksir kerugian selama tiga bulan ke depan termasuk, lamanya proses pemulihan. “Artinya selama itu, pajak dari hotel, restoran dan lain-lain dihitung berapa persen yang lost dikalikan dengan 3-6 termasuk waktu mitigasinya,” ujar dia.

Setelah itu, dia berharap, Pemkot Bogor dapat mencari alternatif lain untuk menggenjot PAD yang hilang. Di antaranya dengan mengoptimalkan sumber pendapatan lain maupun menghemat pengeluaran. “Misalnya menekankan pada pajak penerangan jalan umum (PJU) dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau menghemat biaya pengeluaran daerah,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan