Usai Kunker ke NTB Para Wakil Rakyat Lakukan Cek Kesehatan

0 85

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Heibogor.com – Seluruh anggota DPRD Kota Bogor beserta jajaran dibawahnya melakukan cek kesehatan di aula gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (19/3/20). Pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala labkesda beserta tim dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor.

Salah satu petugas dari Dinkes Kota Bogor bagian Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P), Oki Kurniawan menjelaskan, ini hanya pemeriksaan kondisi kesehatan fisik biasa. Apakah ada gangguan kesehatan atau tidak sepulang mereka melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Hari ini, kita hanya memeriksa kondisi fisik berupa tensi tekanan darah, suhu tubuh, dilanjut pengambilan darah. Untuk lab nya kita hanya memeriksa darah rutin yang terdiri dari Hemoglobin (Hb), Hematokrit, Trombosit dan Leukosit. Hasilnya mungkin besok,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, NTB bukan daerah merah yang terjangkit Covid-19. Beda dengan Bali. Pemeriksaan ini, yang meminta adalah anggota dewan sendiri melalui sekretariat dewan dan ini hanya salah satu usaha awal yang bisa dilakukan sebelum langkah selanjutnya. Kalau mereka sehat insya Allah tak ada apa-apa. Tapi kalau besok hasilnya ada yang tidak sehat akan disarankan untuk langsung berobat.

“Di sini kami tidak memvonis apakah ada yang terjangkit virus Corona atau tidak. Karena untuk menyatakan seseorang terinfeksi itu, harus memiliki surat pengantar dari rumah sakit yang sudah menyatakan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan itu dibawa ke provinsi Jawa Barat. Itu kebijakan dari Pemprov Jabar. Sekarang yang  dilakukan adalah mendeteksi awal saja kondisi fisik dari anggota dewan ini,” ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan, sesuai dengan tupoksi serta tugas dari anggota DPRD yang sering kali menerima tamu, bertemu banyak orang termasuk juga berkunjung ke wilayah lain maka hari ini, DPRD Kota Bogor melakukan tes kesehatan untuk seluruh anggota DPRD termasuk sekretariat dewan dan beberapa pihak yang sering berinteraksi di gedung DPRD ini.

“Harapannya adalah kita bisa melakukan langkah-langkah preventif apabila ada hal-hal yang perlu kita waspadai sehingga langkah DPRD ini bisa menjadi bagian dari upaya pemerintah kota maupun pemerintah pusat untuk bisa maksimal dalam melakukan penanganan pencegahan penyebaran virus corona yang saat ini sedang melanda negara kita,” kata Atang.

Atang pun mengapresiasi penanganan pencegahan penyebaran virus corona di Kota Bogor. “Kami apresiasi atas langkah cepat dari pak wali kota yang sudah memberikan surat edaran, instruksi dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana kemudian kita memastikan bahwa seluruh instruksi dan juga protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah bisa berjalan optimal,” ucapnya.

“Seluruh pihak baik itu dari dinkes, rumah sakit terkait, sekolah-sekolah, SKPD, pemerintah daerah, sarana umum dan lain sebagainya kita pastikan bisa melaksanakan protokol yang ada,” tambahnya. Masih kata Atang, upaya lainnya, gedung DPRD ini kemarin juga sudah dilakukan penyemprotan desinfektan termasuk membersihkan sejumlah titik di area gedung DPRD. Di samping itu, telah disiapkan juga hand sanitizer di pintu masuk dan ruangan anggota dewan.

“Kita juga mengukur suhu tubuh bagi yang mau masuk maupun keluar DPRD. Yang jelas kita turut serta mencegah penyebaran virus Corona ini agar tugas dewan melayani masyarakat terkait dengan aspirasi bisa kembali berjalan optimal. Nanti pemkot bersama DPRD bisa merumuskan anggaran yang memadai untuk penanganan virus Corona di Kota Bogor. Fungsi budgeting dan segala macam juga kita lakukan,” terangnya.

Disinggung soal jam kerja, Atang menyampaikan, untuk aktifitas seluruh kunjungan kerja sudah dihentikan. DPRD sudah membatasi dengan sangat ketat terkait dengan mobilitas. Apakah itu kunjungan kerja keluar kota atau bepergian dengan pesawat. Itu diberlakukan per hari ini sampai dengan minggu depan. Sedangkan untuk kegiatan internal sebagaimana instruksi walikota bahwa akan diatur jam kerja terutama untuk pejabat struktural.

“Meski ada ASN yang bekerja di rumah, instansi pemerintah tidak boleh sama sekali mati. Tinggal diatur siapa yang bertugas di kantor siapa yang bekerja di rumah. Dan pemkot juga harus menjamin beberapa hal harus masih bisa dilayani meskipun dengan pengurangan jumlah jam kerja atau melalui sistem online,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan