Puskesmas Sebagai Wujud dari Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan

0 167

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Heibogor.com – Salah satu permasalahan yang kita hadapi dinegara ini adalah permasalahan sosial dan ekonomi, adanya gap (pemisah) layaknya jurang yang membedakan antara status sosial dan ekonomi baik individu, masyarakat ataupun antara satu daerah dengan daerah lainnya yang berbeda-beda.

Perkembangan kota-kota besar seperti Jakarta dan khususnya yang terletak di Pulau Jawa tentu berbeda dengan daerah-daerah terpencil,  pedesaan atau didaerah diluar Pulau Jawa yang mana hal ini terjadi karena pusat dan aktivitas ekonomi lebih kuat terjadi di kota-kota besar karena kota-kota besar di dukung oleh infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai.

Begitu pula dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat di semua daerah baik di kota-kota besar maupun di daerah-daerah terpencil. Maka dari hal ini, desentralisasi dalam bidang Kesehatan harus dilaksanakan semaksimal mungkin.

Dengan desentralisasi kesehatan, daerah diberi otonomi seluas-luasnya untuk mengurus dirinya sendiri termasuk untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi masyarakat. Dengan desentralisasi, daerah diberikan otonomi dalam merencanakan, mengerjakan, mengawasi, mencari pendanaan dan pembiayaan dalam mengelola berbagai potensi yang ada.

Wujud konkrit dari desentralisasi kesehatan salah satunya adalah tersebar luasnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diseluruh wilayah Indonesia. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas merupakan bentuk upaya pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil agar mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik.Berdasarkan Data dan Informasi Kementrian Kesehatan dalam bentuk Rekapitulasi Pengumpulan Data Dasar Puskesmas melalui aplikasi Komunikasi Data (Komdat) bahwa sampai dengan 31 Agustus 2019 terdapat 9.993 Puskesmas yang tersebar disetiap Kab/Kota  di seluruh Indonesia.

Keberadaan Puskesmaspun harus didukung oleh SDM Kesehatan yang profesional, sarana dan prasarana yang tidak hanya memadai, tetapi juga harus sesuai standar yang ada agar pelayanan kesehatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Standar pelayanan di Puskesmas tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)Nomor 49 Tahun 2019 yang merupakan revisi Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Pengawasan terhadap desentralisasi atau otonomi daerah harus di kawal baik oleh PemerintahPusat atau masyarakat agar tujuan dari desentralisasi kesehatan dapat tercapai.

Rudi Iskandar

Dinas Kesehatan Kota Bogor

Tinggalkan Balasan