DPRD Upayakan Tak Ada Penahanan Ijazah dan Biaya BPJS Tak Bebankan Warga

0 100

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Heibogor.com – Merespon aduan warga terkait masih banyaknya ijazah yang tertahan di sekolah, Komisi IV DPRD Kota Bogor yang memperjuangkan asiprasi tersebut mengungkapkan, hal itu bisa ditangani melalui bantuan APBD. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat dana bantuan bagi hasil dari Provinsi Jawa Barat, yang bisa dialokasikan untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan ijazah.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan mengatakan, sejak awal komisi IV DPRD Kota Bogor berjuang agar ada alokasi anggaran untuk aduan warga itu. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang sudah disetujui gubernur Jawa Barat, ada sekitar Rp35,5 miliar dijatahkan untuk Kota Bogor. Di antaranya untuk anggaran penebusan ijazah warga yang tertahan di sekolah agar bisa diselesaikan dan mengcover pembiayaan BPJS.

“Kami usulkan di badan anggaran itu sekitar Rp4,5 miliar. Kalau nggak salah pemkot usulkan Rp3 miliar. Tentu ini kami apresiasi karena perjuangan kami akhirnya membuahkan hasil,” bebernya dalam gelar pers konference refleksi akhir tahun usai rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Selasa (31/12/19) kemarin.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Saeful Bakhri mengakui, alokasi anggaran ini menjadi kado manis dari anggota DPRD Kota Bogor untuk warga Bogor, yang beberapa diantaranya mengalami kesulitan dalam persoalan penebusan ijazah. Ia berharap, pemkot sejalan dengan keinginan para wakil rakyat untuk membantu menerbitkan aturan atau landasan hukumnya.

“Kado manis di tahun baru untuk warga Bogor. Setidaknya sudah ada alokasi untuk mengcover penebusan ijazah warga nggak mampu dan BPJS. Tinggal regulasinya seperti apa, termasuk bagaimana nanti aturan main dan penerimanya,” ujarnya.

Ia menambahkan, semua akan tetap melalui verifikasi agar tepat sasaran. Yang pasti, ketika sudah ada alokasi anggaran dan tinggal menunggu aturan regulasinya, disitulah para anggota dewan merasa mampu berbuat lebih secara langsung bagi warga Bogor yang selama ini berkeluh kesah kepada anggota DPRD.

“Kami berharap segera ada regulasinya, perwali atau apa. Sehingga ada alokasinya. Nggak boleh asal jadi juga lah,” katanya.

Senada, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajari Arya mendorong agar perwali atau regulasi bisa diterbitkan untuk teknis jalannya kebijakannya itu. Bisa saja dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk terjun ke lapangan.

“Karena kita nggak bisa kaver secara total karena keterbatasan. Nah nanti kelihatan dari hasil survei itu, berapa jumlah dan penerimanya seperi apa. Ini berlaku untuk penebusan ijazah dan BPJS,” terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menuturkan, RAPBD 2020 sudah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Barat, dimana terdapat dana tambahan dari hasil sisa bagi hasil provinsi, yang nantinya sebagian besar akan dialokasikan untuk Bantuan Tidak Terduga (BTT) hingga peserta BPJS. Termasuk alokasi anggaran untuk penebusan ijazah bagi warga tidak mampu.

“Jumlahnya Rp30 Miliaran lah. Termasuk itu (soal penahanan ijazah, red), akan ada wacana alokasikan itu dari dana bantuan provinsi Jabar,” ujarnya.

Sebelum itu, kata dia, pihaknya tengah mengkaji landasan hukum bantuan tersebut. Jika memungkinkan hanya lewat peraturan wali kota (perwali), kebijakan itu akan segera dibuat agar bisa menjadi solusi urusan warga yang ijazahnya tertunda atau tertahan di sekolah. “Di 2020 mudah-mudahan bisa dan tidak ada persoalan hukum. Kalau cukup lewat perwali, ya tinggal dialokasikan dananya,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan