Eka Wardhana Desak Perda Disabilitas Segera Diterbitkan

0 144

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Heibogor.com – Belum maksimalnya pemenuhan layanan terhadap hak-hak disabilitas menjadi perhatian khusus Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana. Dengan mendorong pemerintah Kota Bogor dan anggota dewan lainya, ia berharap perda tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bisa segera diterbitkan.

“Saat ini, kami sedang menyiapkan perda perlindungan dan pelayan bagi disabilitas agar hak-hak mereka terpenuhi,” kata Eka usai memberikan bantuan kursi roda kepada warga yang sakit di Kelurahan Gudang, dilanjut menjenguk pasien tuna netra yang sakit di RSUD Kota Bogor pada Rabu (27/11/19) sore kemarin.

Menurut politikus dari Partai Golkar ini, pemerintah harus ada di tengah-tengah permasalahan sosial masyarakatnya. Termasuk para penyandang disabilitas karena mereka punya hak yang sama dengan warga pada umumnya. Mereka sebenarnya juga tidak mau dianggap berbeda. Mereka ingin sama seperti yang lain hanya saja terkendala keterbatasan.

“Kalau dilihat masih banyak infrastruktur yang belum ramah disabilitas. Termasuk dari sisi hak pemenuhan pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Karena itu, perlunya perda pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diterbitkan. Agar setiap aspek pembangunan di kota ini ramah terhadap kaum disabilitas,” terangnya.

Eka melanjutkan, sebagai warga Kota Bogor tentu mereka berhak mendapatkan pelayanan publik sebagaimana masyarakat lainnya. Dan akses-akses yang dibutuhkan oleh mereka itu harus terpenuhi.

Tujuan dari perda itu, untuk  memperjuangkan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Dan upaya ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melayani hak dasar masyarakat.

Menurut dia, selama ini pemenuhan hak-hak disabilitas belum maksimal, khususnya perusahan masih kurang peduli dengan penyandang disabilitas. Semoga secepatnya bisa disahkan menjadi perda sehingga ada payung hukumnya untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Jika disahkan, tentunya pemenuhan atas hak-hak para penyandang disabilitas juga bisa segera dilakukan.

“Jadi, perda ini nantinya akan mengatur hak-hak disabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Bogor, termasuk dalam penerimaan tenaga kerja, wajib menerima sekian persen dari penerimaan tenaga kerja yang diperlukan,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan