Cek Langsung TPPAS Nambo, Bima: Masih Diperpanjang 2 Tahun Lagi

0 66

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Heibogor.com – Wali Kota Bogor Bima Arya didampingi Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala DLH, Kabag Adekon, dan Kabag Hukum meninjau Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo, di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Kamis (14/11/19).

Dalam kunjungannya ini, Bima mengatakan, pemkot Bogor membutuhkan kepastian terkait penyelesaian TPPAS Nambo, karena ada beberapa skenario atau opsi terkait pengelolaan sampah di Kota Bogor. Di samping itu, Pemkot Bogor sudah terikat perjanjian dengan empat kabupaten kota, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kota Depok.

“Saya ingin menghitung proses penyelesaian Nambo ini, karena kita harus menyesuaikan dengan rencana pengelolaan sampah di Kota Bogor. Apalagi tahun depan perjanjian kita dengan TPA Galuga akan habis dan kita harus hitung apakah diperpanjang atau tidak dengan Galuga. Kalau pembangunan di Nambo ini selesai sesuai rencana di pertengahan tahun depan berarti dengan Galuga tidak perlu diperpanjang. Namun, ini kelihatannya belum akan rampung pada Juni 2020, artinya di Galuga masih harus diperpanjang,” kata Bima.

Bima mengatakan, terkait pembangunan hingga pengelolaan TPPAS Nambo sepenuhnya dikelola oleh Pemprov Jabar. Karena itu, dalam waktu dekat, ia akan menanyakan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, estimasi selesainya kapan. Karena pemkot akan menganggarkan Rp12 miliar untuk kompensasi (tipping fee) ke TPPAS Nambo tahun depan.

“Saya secepatnya berkomunikasi dengan kang Emil untuk meminta kejelasan penyelesaian TPPAS Nambo. Apabila bisa diestimasi, selesainya kapan? kan ada MoU di sini. Barangkali nanti ada yang diangkut ke sana, ada yang ke sini atau bisa negosiasi dengan provinsi sampah ke sini bisa dikurangi tidak 500 ton per hari. Ini memerlukan pembicaraan intens terutama dengan provinsi dan Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

Di sisi lain, Bima mengaku telah berkomunikasi dengan bupati dan sepakat untuk sama-sama memonitor perkembangan di Nambo. “Ini karena kita punya skenario masing-masing yang harus disesuaikan dengan provinsi. Kata pak kadis tadi paling cepat ini akhir tahun 2020 selesai. Kalau mundur-mundur lagi bisa tahun 2021. Kalau sampai seperti itu, paling tidak kita perpanjang dua tahun lagi di Galuga. Makanya kami membutuhkan kejelasan dari provinsi,” tandasnya.

Sementara, Ka DLH Kabupaten Bogor, R Pandji Ksyatriadi mengatakan, saat ini, pekerjaan Nambo sudah mencapai kurang lebih 60 persen. Pengerjaan diupayakan selesai pertengahan tahun depan.

“Sepertinya tidak akan terkejar. Pekerjaan ini, ranahnya provinsi Jawa Barat. Kita terus komunikasikan dan mendorong penyelesaian Nambo ini kepada mereka. Kemudian untuk sarana prasarana itu di bawah UPTD persampahan provinsi Jawa Barat. Artinya pengelolaan juga oleh DLH provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Pandji menerangkan, sekarang ini, sampah yang masuk ke Galuga dari Kabupaten Bogor sebanyak 600 ton per hari. Dari Kota Bogor 500 ton, Tangsel 500 ton dan Kota Depok 700 ton. Totalnya 2.300 ton dari 4 kabupaten kota.

“Nambo bisa masuk sampah minimal 2.300 ton per hari. Karena itu, kita mengharapkan ini segera selesai karena Depok, Cipayung sudah kewalahan dan over kapasitas,” katanya.

Soal kompensasi untuk desa terdampak, Pandji menjelaskan, ada desa terdampak langsung dan tidak langsung yang mendapat kompensasi. Desa terdampak langsung yakni Desa Lulut dan Nambo. Yang tidak terdampak langsung mulai dari Desa Gunung Putri, Bantar Jati dan Leuwi Karet.

“Kompensasi sampah yang dibuang ke Nambo itu 12.000 per ton. Dari jumlah itu, jika dikali 2.300 ton maka sekitar Rp 2,7 miliar per tahun. Nah, sesuai aturan UU dan sudah dimusyawarahkan, Desa Lulut mendapat 55 persen karena lebih luas dan Nambo 45 persen. Kemudian untuk desa tidak terdampak langsung mendapat 15 persen dan itu dibagi misalnya 4 persen untuk Desa Bantar Jati, 4 persen Gunung Putri dan sisanya Leuwi Karet,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan