Kenaikan BBM Harus Dibarengi Kenaikan Penghasilan

0 523

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Heibogor.com – Bukan kali pertama rakyat Indonesia dihadapkan pada kenaikan BBM. Bahkan, di setiap kepemimpinan dari era Soeharto sampai Jokowi, rakyat Indonesia selalu “terpaksa” menerima kebijakan nonpopulis ini. Berbagai upaya untuk menolak kenaikan harga BBM telah rakyat lakukan, mulai dari audiensi, demonstrasi besar-besaran, sampai yang paling tidak menulis “curhatan” di media sosial.

Walaupun kenaikan BBM menuai gejolak masyarakat, kebijakan tetap menjadi kebijakan, apapun yang dilakukan oleh penguasa, itulah yang rakyat terima suka atau tidak suka. Walaupun beberapa kali BBM pernah mengalami penurunan harga, namun nyatanya penurunan harga BBM hanya dirasakan sementara saja.

BBM merupakan bagian yang paling krusial dalam tatanan perekonomian Indonesia bahkan dunia. Jika BBM naik, artinya Tarif Dasar Listrik (TDL) ikut naik, ongkos infrastruktur akan naik, sembako akan naik, dan segala kebutuhan masyarakat akan naik. Jika tidak dibarengi dengan kenaikan penghasilan masyarakat, inilah yang akan menjadi gejolak masyarakat sehingga masyarakat menekan kegiatan konsumsinya dan memilih untuk menabung atau membeli kebutuhan yang sangat pokok saja. Dampaknya akan ada penurunan pendapatan pada pelaku usaha.

Itu baru dari segi perekonomian saja, ada hal lain yang juga mesti menjadi sorotan, yaitu angka kriminalitas yang ikut naik. Angka pengangguran yang bertambah setiap tahun akibat kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya peluang usaha memicu kejahatan kriminal seperti perampokan, pencurian, penipuan dan penjualan barang ilegal.

Menentukan harga BBM bersubsidi maupun non subsidi pastinya juga merupakan kebijakan yang dilematis bagi pemerintah, namun hal ini juga terpaksa dilakukan mengingat harga minyak dunia semakin melonjak tajam. Pemerintah pun menyadari, domino effect akibat kenaikan harga BBM akan menjalar luas ke berbagai aspek, salah satunya aspek politik.

Namun, jika pemerintah bisa memberikan solusi efektif bagi kenaikan BBM, tentunya jika nantinya BBM mengalami kenaikan lagi, gejolak pada masyarakat akan teredam dan akhirnya menganggap kenaikan BBM adalah hal yang biasa saja seperti yang dirasakan oleh petinggi negara dengan kehidupan yang jauh dibandingkan kehidupan masyarakat menengah kebawah.

Kebijakan kenaikan BBM sebaiknya dilakukan sesudah melihat setidaknya tiga hal yang menjadi pertimbangan pemerintah. Yang pertama adalah kuat atau lemahnya APBN dalam menghadapi harga BBM. Jika APBN masih sanggup untuk menanggung kenaikan harga minyak dunia, maka BUMN (PT. Pertamina) dan rakyat tidak perlu menanggung beban kenaikan minyak dunia. Yang kedua, kuat atau tidaknya anggaran BUMN dalam hal ini Pertamina, menanggung beban harga minyak dunia jika APBN dan BUMN menyanggupi beban harga minyak dunia, maka rakyat tidak perlu menanggung harga minyak dunia dengan kenaikan BBM per liter.

Rakyat bisa saja menanggung kenaikan BBM dengan membayar setiap liter BBM guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hal itu dapat dilakukan masyarakat jika disokong juga dengan penghasilan yang juga naik. Dengan penghasilan yang tetap dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan, maka masyarakat pun tidak akan bisa memenuhi kebutuhan yang melambung naik seiring dengan naiknya harga BBM.

Kenaikan gaji PNS beberapa waktu lalu hanya sedikit dari langkah solutif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat guna menaikan konsumsi atau kegiatan belanja. Selanjutnya, kenyataannya per 1 Juli 2018 ini BBM mengalami kenaikan yang suka tidak suka masyarakat tetap harus menerima. Kenaikan harga BBM pun dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga pemerintah hari ini terkesan cenderung bertindak sesukanya tanpa mempedulikan nasib rakyat terutama masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah.

Jika cara yang dilakukan rezim pemerintah saat ini dalam memberlakukan kebijakan terus menerus seperti ini, maka akan hilanglah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, yang kemudian semua janji kampanye dengan tujuan mensejahterakan masyarakat adalah omong kosong belaka. Dan malah bisa jadi, jangan-jangan kenaikan BBM ini adalah untuk menutupi pencairan gaji ke 13 PNS dan THR kemarin yang mereka buat cenderung untuk kepentingan politis 2019.

Dari semua prasangka rakyat tersebut, memang mesti diakui banyak langkah yang sudah pemerintah lakukan guna membuat mayarakat siap menghadapi kenaikan BBM dengan meningkatkan daya beli masyarakat seperti melakukan program peningkatan UMKM atau padat karya, memperbanyak kegiatan pembangunan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Namun, tetap saja belum terserapnya tenaga lokal dengan penghasilan yang dapat menyokong beban pemerintah dalam hal ini beban kenaikan harga BBM.

Langkah solutif untuk penghematan BBM juga sudah dilakukan pemerintah dengan mengkonversi penggunaan kendaraan pribadi dengan transportasi massal, namun ternyata langkah ini masih belum efektif. Maka, pemerintah seharusnya mulai mencari alternatif lain untuk meminimalisir penggunaan BBM, salah satunya dengan mencari bahan bakar lain yang lebih hemat, tidak menjadi beban masyarakat, dan ketersediaannya di Indonesia melimpah. Salah satunya beralih kepada Bahan Bakar Gas atau BBG

Saat ini di Indonesia sudah mulai diperkenalkan mengenai BBG yang ternyata gas tidak hanya digunakan untuk memasak rumah tangga dan industri, tetapi gas berjenis CNG (Compressed Natural Gas) juga dapat dijadikan bahan bakar alternatif transportasi pengganti solar dan bensin. Harga BBG pun relatif lebih murah dibandingkan dengan BBM mengingat sumber daya gas di Indonesia sangat melimpah. Selain itu, BBG pun lebih irit dan ramah lingkungan, sehinggga bahan bakar ini menjadi harapan agar dapat menjadi solusi yang dapat dengan cepat dirasakan oleh masyarakat melalui peraturan pemerintah.

Beberapa moda transportasi tertentu pun sudah merasakan BBG sebagai pengganti BBM, produk gas PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) berjenis CNG sudah dinikmati oleh beberapa transportasi seperti yang digunakan beberapa taksi, bajaj rekondisi, bus transjakarta dan tranportasi lainnya yang memiliki alat penunjang untuk mengisi BBG sebagai bahan bakar transportasi mereka dengan pengisian SPBG yang tersedia di beberapa wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sayangnya, alat penunjang BBG atau yang biasa disebut sebagai converter kit CNG masih tergolong mahal untuk digunakan pada transportasi yang saat ini kebanyakan masih menggunakan converter kit solar. Diharapkan pemerintah dapat menyediakan dana subsidi atau kebijakan untuk penggunaan BBG pada kendaraan yang saat ini hanya dapat menggunakan BBM.

Solusi apapun itu, sebaiknya diterima dengan baik oleh pemerintah dengan respon yang baik seperti sampai saat ini masyarakat menerima kenaikan BBM dengan keterpaksaan dan segala beban yang diderita. Seharusnya, pemerintah pun lebih melihat kondisi masyarakat yang belum siap menghadapi kenaikan terus menerus tanpa solusi alternatif yang cepat. BBM merupakan masalah yang krusial dari era ke era, dari masa ke masa, sama krusialnya seperti kondisi rakyat yang butuh penghidupan dan perhatiaan pemerintah. Solusi yang segera sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita tidak bisa begitu saja pasrah pada harga minyak dunia dan ketersediaannya yang semakin menipis yang paling dikhawatirkan adalah akan adanya kelangkaan bahan bakar dan harga kebutuhan semakin melambung sehingga masyarakat semakin sesak, gejolak dimana-mana.

Jika saja pemerintah serius menuntaskan permasalah BBM ini, maka akan dengan sangat senang hati rakyat akan memuji kinerja pemerintahan hari ini, apalagi mengingat di tanah Indonesia ini, ada sumber daya alam yang dapat menjadi alternatif, menggunakannya dengan bijak dan pro masyarakat tentu akan membawa perubahan yang lebih baik termasuk menurunnya harga bahan pokok dan keseimbangan ekonomi rakyat.

Saepul Wahyudin Putra
Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor
Periode 2018-2019

Tinggalkan Balasan