Tugas Pokok dan Fungsi Protokol Tidak Hanya sebagai Pembawa Acara

0 446

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Heibogor.com – Lazimnya, masyarakat saat ini hanya memahami protokol sebagai pembawa acara saja. Akan tetapi, lebih dari itu protokol juga memiliki fungsi koordinasi, penyambung komunikasi, sumber informasi pengamanan, dan berbagai aspek penugasan lainnya. Hal tersebut ditegaskan Assisten Administrasi Pemkab Bogor Aty Gumiaty, saat membuka kegiatan Orientasi Keprotokolan di Ruang Serbaguna 1, Kamis (15/03/18).

Aty menuturkan, memahami aturan-aturan tentang keprotokolan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang prosedur persiapan penyelenggaraan kegiatan serta pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan saja. Akan tetapi, lebih dari itu juga menyentuh aspek koordinasi komunikasi dengan stakeholder lain, sumber informasi, bahkan pada aspek kebangsaaan.

Orientasi Keprotokolan di Ruang Serbaguna 1, Kamis (15/03/18).

“Memahami kedudukan pejabat negara mulai dari pusat hingga daerah tentunya tidak segampang yang kita pikirkan, perlu komunikasi dengan lembaga lain. Belum lagi apabila ada perwakilan negara asing/organisasi internasional, atau tokoh masyarakat sekalipun, sehingga mereka mendapatkan penghormatan yang tepat dalam setiap acara resmi ataupun acara kenegaraan,” tutur Aty.

Aty juga berharap kepada para peserta yang hadir agar benar-benar memahami dan belajar arti dan fungsi keprotokolan. Terlebih, Kabupaten Bogor saat ini sering dikunjungi oleh beberapa tamu penting, mulai dari Presiden RI, perwakilan negara luar, dan kunjungan dari daerah lain. Hal tersebut diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menerapkan standar protokoler dalam kegiatan resminya maupun ketika mendapatkan kunjungan.

Orientasi Keprotokolan di Ruang Serbaguna 1, Kamis (15/03/18).

“Manfaatkan kegiatan orientasi ini untuk membuka wawasan serta meningkatkan keterampilan agar bapak ibu sekalian mampu melaksanakan kegiatan resmi dan kenegaraan dengan standar protokoler secara profesional dan memastikan tidak terjadi kekeliruan dalam penyelenggaraan kegiatan, terutama yang berhubungan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Daerah lainnya di Indonesia,” terang Aty.

Comments
Loading...