Gelar Seminar Nasional, IPPAT Hadirkan Pembicara Ahli

0 73

Heibogor.com – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Daerah (Pengda) Kabupaten Bogor menggelar seminar nasional dengan menghadirkan sejumlah pembicara ahli di salah satu hotel di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa (14/11/17).

Ketua IPPAT Pengda Kabupaten Bogor Novaliyanto Kurniawan mengatakan, seminar nasional yang diselenggarakan dibagi menjadi tiga sesi dengan tema yang berbeda.

Sesi pertama mengangkat masalah pencegahan, penanganan, risiko jabatan PPAT atas perkara perdata, pidana, dan korupsi. Kemudian sesi kedua terkait dengan perlindungan hukum terhadap PPAT dalam praktik pelaksanaan jabatannya di lapangan, dan sesi terakhir mengupas tuntas pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka tax amnesty berikut pembuatan akta-akta dan permasalahannya.

“Dalam sesi pertama ini, ada empat pembicara, yaitu Dr. Budi Untung yang mengangkat peran organisasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggota dan kepada anggota pada umumnya serta problematik pelaksanaan kode etik,” kata Novaliyanto.

Pembicara lainnya, dari Polres Bogor, Kapolres Bogor AKBP Andi M. Dicky menyoroti persamaan persepsi terhadap Pasal-Pasal KUHP yang sering dikenakan terhadap PPAT dalam menjalankan jabatannya. Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus PPAT yang bermasalah yang sering melibatkan PPAT ke ranah hukum pidana.

Dalam hal ini, Kapolres Bogor menegaskan, bahwa persoalan PPAT tak terlepas dari banyaknya permasalahan atas kasus tanah yang terjadi di hampir semua wilayah. Untuk itu, perlu adanya sinergitas.

“Karena permasalahan yang sering muncul adalah kasus pertanahan. Hampir setiap hari Reskrim menangani kasus yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pejabat daerah sampai dengan Menteri. Untuk itu, saya minta Notaris dan PPAT sebagai pencatat dalam kaitannya dengan penyidikan. Jangan menganggap bahwa Pasal 66 itu sebagai benteng untuk Notaris dan PPAT, tapi sebagai bagian dari peran serta dalam penegakan hukum,” kata AKBP Andi Moch Dicky.

Sementara itu, mantan Komisioner KPK Chandra M. Hamzah yang juga menjadi salah satu pembicara menjelaskan, pentingnya kajian hukum tindak pidana korupsi dalam praktik pelaksanaan jabatan PPAT.

Ia menekankan kepada peserta untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah, termasuk aset.

“Aset itu harus ekstra hati-hati. Kita harus tahu bagaimana prosedur dalam melepaskan barang milik daerah, BUMN, maupun BUMD. Karena kalau terjadi permasalahan, di situ ada tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Anda mungkin juga berminat Lagi daripada pengarang

Comments

Loading...