Kasus Penipuan Pembebasan Lahan Bocimi, 4 Saksi Ringankan Terdakwa

0 124

Heibogor.com – Empat saksi untuk meringankan terdakwa dugaan penipuan uang ganti rugi pembebasan lahan Tol Bocimi, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Selasa (12/09/17).

Tiga orang warga Desa Watesjaya dan satu saksi ahli dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara yang dipimpin oleh Majelis Hakim Rio Destrado.

Saksi Wawan mengatakan, pada saat pembebasan Jalan Tol Bocimi di Desa Watesjaya, dirinya berperan sebagai Ketua RW 3.

“Dalam proses itu memang saya telah memerintahkan terdakwa Engkus yang tak lain sebagai Ketua RT 03 untuk membantu warga. Terlepas itu ada imbalan sah-sah saja, asalkan tak ditarget atau seikhlasnya,” ujar Wawan dalam persidangan.

Ia menambahkan, pengurusan yang dilakukan oleh terdakwa Engkus tidak secara door to door.

“Tidak ada RT Engkus datang ke rumah-rumah warga. Yang saya tahu, justru sebaliknya warga lah yang menghampiri RT Engkus untuk memberikan kerohiman,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, ada pun imbalan yang diterima Engkus itu dialokasikan untuk merenovasi sebuah rumah ibadah di lingkungan Desa Watesjaya.

“Uang yang terkumpul di Engkus dalam pengurusan ganti rugi itu dikasih untuk renovasi masjid,” ungkapnya.

Hal senada juga sampaikan saksi Sahroni yang merupakan salah satu warga pemerima uang ganti rugi Tol Bocimi. Ia menjelaskan, pihaknya meminta Engkus untuk menguruskan ganti rugi itu setelah dirinya datang ke Desa.

“Saya pernah ngurus sendiri tapi kata orang desa kalau formulir ada di Engkus. Saya datang ke Engkus dan diuruskan dengan dapat uang ganti rugi atas tanah saya seluas 500 meter dengan nilai Rp 400 juta. Saya kasih kira-kira Rp 10 juta, dan nilai itu tidak ditentukan oleh Engkus,” kata Sahroni.

Lebih lanjut, Endin yang juga sebagai pengurus masjid yang mendapat bantuan dana dari tangan Engkus menuturkan, terdakwa menyumbang renovasi masjid hampir Rp 53 juta.

“Saya pernah tahu uang sumbangan masjid itu dari perbantuan yang dilakukan Engkus dalam pembebasan lahan Tol Bocimi,” kata Endin.

Sementara itu, saksi ahli, Bintatar Sinaga memaparkan, bahwa perkara penipuan itu akibat ada seseorang yang dirugikan secara materi.

“Pasal 378 KUHP itu adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk meraih keuntungan secara pribadi atau orang lain secara materi. Jadi, ada korban yang dirugikan melapor ke pihak kepolisian,” kata Bintatar.

Dosen Ilmu Hukum Pidana di Unversitas Pakuan itu menerangkan, perkara penipuan tersebut harus ada pelapor yang menuangkan keterangan kerugian materinya dalam BAP penyidik.

“Pelapor harus di-BAP. Kalau itu tidak dilakukan, maka perkara tersebut tidak sah,” tandasnya.

Anda mungkin juga berminat Lagi daripada pengarang

Comments

Loading...