Tiga Hal Jadi Catatan dan Dikritisi DPRD Saat Sidang Kedua Paripurna

0 103

Heibogor.com – Proses pembahasan bersama terhadap Reperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016 pada prinsipnya ada tiga hal yang menjadi catatan dan dikritisi DPRD.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, yang pertama, adalah bahwa Pemerintah Kota Bogor diharapkan untuk menyelesaikan sejumlah rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya yang terkait dengan persoalan pencatatan aset bernilai nol dan yang belum tercatat di neraca.

“Kemudian yang kedua, Pemerintah Kota Bogor diminta untuk meningkatkan sistem pengendalian internal pengawasan terutama terhadap bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran tiap unit kerja, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang dapat mengakibatkan temuan pada proses pemeriksaan BPK selanjutnya,” papar Bima saat rapat paripurna DPRD Kota Bogor, Kamis (31/08/17).

Masih kata Bima, selanjutnya yang ketiga adalah keinginan untuk tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di luar dengan lebih selektif lagi dan menempatkan pegawai di bidang pengelolaan keuangan khususnya di unit-unit kerja yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Izinkan kami (Pemerintah Kota Bogor, red) menanggapi ketiga hal tersebut. Yang pertama bahwa saat ini Pemerintah Kota Bogor sedang menindaklanjuti rekomendasi BPK yang terkait dengan pencatatan aset bernilai nol dan aset yang belum tercatat. Prosesnya sampai saat ini masih terus berlangsung  di BPKAD dan sudah mendekati tahap-tahap penyelesaian,” terang Bima.

Lantas yang kedua untuk meningkatkan pengawasan pengeluaran keuangan dan aset daerah, saat ini sedang dilakukan dan akan terus dilakukan pembinaan pengawasan keuangan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Bogor secara reguler. Juga dilakukan pembinaan secara khusus untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu.

“Selain itu seluruh pimpinan unit kerja juga sudah diperintahkan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran pada masing-masing unit kerjanya. Di mana peningkatan pengawasan unit kerja dilakukan agar tidak ada tindakan dari bendahara penerimaan atau pengeluaran yang tanpa sepengetahuan atau tidak terkoordinir oleh pimpinan atau terjadi juga kesalahan administratif,” jelas Bima.

 

(Putri Aysha)

Anda mungkin juga berminat Lagi daripada pengarang

Comments

Loading...