Demonstrasi Bayaran Mahasiswa Menjamur, Marwah Aktivis Memudar

0 650

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Heibogor.com – Mahasiswa sejatinya adalah agen perubahan. Tak hanya itu, sikap idealisme juga harus dimiliki dan dipertahan orang para generasi bangsa ini. Namun terbukti, hingga saat ini masih banyak pergerakan mahasiswa yang ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Karena jika mahasiswa sudah menerima suap atau dibayar untuk sebuah aksi, maka marwah sebagai mahasiswa tidak akan ada lagi.

“Aktivis mahasiswa saat ini sudah jauh dari nilai-nilai pergerakan yang murni. Mereka merasa bahwa dengan turunnya mereka ke jalan dapat mempengaruhi kondisi pemerintahan. Banyak aktivis yang melenceng dari nilai dan prinsip pergerakan yang sudah ada,” kata mantan Aktivis Forkot Muhammad Riadul Muslim kepada heibogor.com, Kamis (25/02/16).

Kang Mus, sapaan akrab Muhammad Riadul Muslim ini menilai, aksi demonstrasi hari ini di Bogor sangat menyedihkan, karena mereka bersuara hanya untuk materi. Mahasiswa sejatinya adalah mereka yang berfikir panjang dalam melaksanakan kewajiban bernegara sehingga melakukan perubahan untuk bangsa ini.

“Melakukan kritikan dan memperjuangkan hajat hidup orang banyak tidak boleh setengah-setengah, harus total. Melihat aktivis mahasiswa di Bogor kini saya sedih dan marah, mereka rela dibayar karena elit atau senior-senior mereka memiliki kepentingan setelah itu selesai,” paparnya.

Ia pun berharap kepada teman-teman mahasiswa untuk meninggalkan seniornya yang berkepentingan, dan menghukum elit politik ataupun pemerintahan yang sudah berada di jalur yang salah. “Banyak faktor yang mendasari mereka berani melacurkan dirinya. Pertama karena disorientasi masa kemahasiswaan mereka diisi oleh senior yang sebatas keberpihakan dimana senior berada, lalu yang kedua tidak paham arti pengabdian dalam pergerakan mahasiswa itu sendiri, dan yang ketiga selesai dengan hanya dengan materi saja,” akunya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Bogor (Himabo) Asep Muhammad Pajarudin menuturkan, Indonesia adalah Negara yang menggunakan sistem demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat dijunjung tinggi. Warga negara atau masyarakat dibebaskan untuk berkreasi, berekspresi, dan melakukan hal-hal apapun yang sekiranya tidak melanggar hukum.

“Artinya kita bebas mengaktualisasikan hak yang dimiliki, namun tetap dibatasi dengan kewajiban-kewajiban dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal mengajukan aspirasi misalnya rakyat dibebaskan untuk menyuarakan apapun tentang kebijakan-kebijakan yang sekiranya tidak pro rakyat,” tuturnya.

Dalam konteks aksi ini, masih katanya, masyarakat juga diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya dihadapan masyarakat luas ataupun pemerintahan. Ini menjadi sebuah kelebihan dalam negara demokrasi, karena kita bebas mengkaji, mengkritik, mensuarakan aspirasi, mengadvokasikan dengan norma-norma yang berlaku.

“Para pengguna hak-hak tersebut biasanya bebas turun dijalan, berdemo, melakukan aksi-aksi protes atau kritikan dengan baik dan tidak merusak lingkungan,” katanya.

Menurutnya, hal ini tentunya berangkat dari kesadaran masyarakat, yang kemudian bagaimana masyarakat mampu menyuarakan aspirasinya dan dapat diterima. Seiring berjalannya waktu terkadang para demonstran dan proses penyuaraan aspirasi dijadikan momok bagi para broker dan pemilik kepentingan. Mereka berani membayar sebagian golongan untuk kepentingan pribadi.

“Ini yang kemudian marak dibicarakan para aktivis sehingga muncul istilah pegadaian idealisme atau demo berbayar. Permasalahan demo dibayar ini tentunya saya melihat dari beberapa sudut pandang. Dimulai kata dibayar yang perlu diperhatikan adalah siapa yang membayar, siapa yang dibayar, dan kepentingan apa yg dicari,” akunya.

Ia menambahkan, satu sisi sah-sah saja ketika yang membayar itu bukan orang-orang yang mencari kepentingan golongannya, bayaran itu merupakan akomodasi untuk para demonstran, dan tujuan dari demo tersebut benar-benar untuk kepentingan rakyat.

“Mereka rela mengeluarkan kas organisasinya untuk akomodasi anggotanya. Selagi tidak ada kepentingan dibelakang atau organisasinya, hal tersebut tidak menjadi alat kepentingan, saya rasa sah-sah saja. Contoh lain misalnya para buruh yang merasa tidak sejalan dengan asupan2 dari perusahaan, kemudian mereka berani mengumpulkan dana untuk akomodasi bersama. Artinya penyuaraan aspirasi tersebut memang bertujuan baik dan tidak menguntungkan satu pihak, tapi rakyat pada umumnya,” katanya.

Tinggalkan Balasan